Mamuju, Katinting.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Persiapan Pengusulan dan Verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar pada Jumat, 8 Agustus 2025 ini bertujuan untuk menyinkronkan usulan program dari berbagai perangkat daerah.
Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir, yang mewakili kepala, dalam sambutannya menekankan pentingnya penyusunan “grand desain” atau desain induk usulan DAK secara bertahap. “Bisa dibuatkan grand desain usulan secara bertahap per tahun, agar kita bisa memetakan mana yang didukung APBD sesuai plafon anggaran,” ujarnya.
Pendekatan ini, menurut Darwis, akan membantu Pemerintah Daerah merencanakan dana pendamping dari APBD sejak dini, sehingga pelaksanaan dan pelaporan proyek menjadi lebih terarah. Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk memastikan setiap usulan memiliki target yang jelas dan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, integrasi usulan dengan kerangka Asta Cita dan Panca Daya Pembangunan Sulbar akan memperkuat peluang disetujuinya proposal tersebut.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan lintas sektor, termasuk Direktur RSUD Sulbar, dr. Merintani Erna Dochri, dan Auditor Ahli Madya Inspektorat Sulbar, Asmin, yang menunjukkan komitmen kolaborasi dalam menyelaraskan usulan dari infrastruktur hingga layanan kesehatan.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, memaparkan mekanisme pengusulan yang merujuk pada surat Menteri Keuangan. Ia menjelaskan bahwa proposal DAK Fisik 2026 dapat diajukan untuk beberapa bidang prioritas, seperti:
- Konektivitas Jalan
- Penguatan Sistem dan Kapasitas Kesehatan
- Penyediaan Air Minum
- Pengembangan Pangan dan Pertanian
“Penginputan proposal dibuka sejak 7 hingga 22 Agustus 2025 melalui aplikasi **KRISNA**,” jelas Angga. Ia menambahkan bahwa informasi detail mengenai sub-menu dan lokasi prioritas dari pemerintah pusat masih belum tersedia. Oleh karena itu, semua usulan saat ini berstatus rancangan awal dan akan diverifikasi ulang setelah informasi lengkap diterima.
Sebagai pembanding, Angga memaparkan bahwa dalam APBD Pokok 2025, Sulbar mengalokasikan sekitar Rp84 miliar untuk DAK Fisik di sektor pendidikan, kesehatan, jalan, dan kelautan-perikanan. Namun, pasca terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, fokus dialihkan ke bidang pendidikan dan kesehatan dengan total sekitar Rp13,7 miliar.
Konsep grand desain usulan ini diharapkan menjadi jawaban atas tantangan efisiensi tersebut, dengan menitikberatkan pada proyek yang benar-benar siap dilaksanakan dan memiliki dampak luas bagi masyarakat.
Dengan skema perencanaan tahunan dan sinkronisasi awal dengan APBD, Bapperida Sulbar berharap proses pengusulan DAK Fisik 2026 berjalan lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. Hal ini diyakini akan mempercepat pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan publik di Sulawesi Barat.
Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menekankan pentingnya momentum pengusulan DAK ini untuk mendukung program-program yang sejalan dengan prioritas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga. (*)
