Mamuju, Katinting.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mempercepat target ‘Sulbar Zero Blankspot’ dengan memperkuat kolaborasi strategis. Langkah konkret diwujudkan melalui sinergi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Sulbar dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo dan pemerintah pusat.
Pertemuan terbatas digelar di Ruang Kerja Kadiskominfo Sulbar, Jumat (19/9), untuk membahas strategi penuntasan daerah blankspot dan lemah sinyal. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama yang telah dibangun sebelumnya.
Plt. Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan dukungan BAKTI dan pemerintah pusat sangat krusial untuk pemerataan akses digital. “Ini juga menjadi harapan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga,” ujarnya.
Baca juga; Forum Jejaring Komunikasi Minta Pemprov Sulbar Gunakan Starlink Buka Area Hostpot Terbuka di Mamuju
Ridwan mengungkapkan, Pemprov Sulbar saat ini memfasilitasi pembangunan jaringan internet di 90 titik blankspot yang tersebar di enam kabupaten. Setiap kabupaten mendapat 15 titik prioritas, yang difokuskan pada fasilitas layanan publik seperti kantor desa/kelurahan, sekolah menengah, dan puskesmas.
“Dengan dukungan penuh, kami optimistis target Zero Blankspot bisa diwujudkan bertahap. Program ini bukan hanya soal jaringan, tetapi membuka peluang kemandirian ekonomi desa melalui digitalisasi,” tegas Ridwan.
Kepala Wilayah Kerja VI BAKTI Makassar, M. Lutfi Akib, memaparkan visi BAKTI dalam mengurangi kesenjangan digital melalui berbagai skema, mulai dari satelit SATRIA hingga pemanfaatan Very Small Aperture Terminal (VSAT). Salah satu terobosan yang ditawarkan adalah model kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penyedia layanan internet (ISP) lokal, dan BAKTI.
“Tiga pilar ini bisa bersinergi menghadirkan internet ke desa. Harapannya, tidak hanya akses digital yang merata, tetapi juga tercipta perputaran ekonomi di tingkat lokal,” jelas Lutfi.
Meski demikian, Lutfi menyoroti sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan risiko keberlanjutan pengelolaan BUMDes pasca pergantian kepengurusan desa. “Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah mutlak diperlukan untuk memperkuat kelembagaan dan modal usaha BUMDes,” imbuhnya.
Dukungan atas model kolaborasi ini datang dari Ketua BPW Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sulampua, Abdul Malik. Ia menyatakan pola serupa telah terbukti berhasil di daerah lain.
“Di Sulawesi Utara, 18 titik blankspot berhasil tertangani hanya dalam dua bulan berkat kerja sama ISP lokal dengan BUMDes. Kami berharap model ini dapat direplikasi dengan sukses di Sulbar,” katanya.
Dengan pendekatan kolaboratif ini, pembangunan infrastruktur digital di Sulbar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penciptaan ekosistem yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat desa. (*/Fhatur Anjasmara)
