Kebun sawit di Desa Polongaan, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. (Dok Fhatur Anjasmara)
banner 728x90

 

Mateng, Katinting.com – Dugaan penyalagunaan pengelolaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Mamuju Tengah, menguat. Solidaritas Pemerhati Hutan dan Anti Diskriminasi (SOMPHAD) Sulawesi Barat, membeber melalui siaran pers yang diterima laman ini, Kamis (12/08).

Dalam keterangan pers SOMPHAD, yang disampaikan oleh Koordinatornya, Muh Amril Marrui, bahwa ada persoalan besar akibat dugaan penyalagunaan pengelolaan replanting di Mamuju Tengah, oleh sejumlah pihak terkait, mulai Dinas Pertanian hingga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), sehingga replanting patut diduga menjadi sumber pundi pundi sejumlah pihak.

Ia mengemukakan, salah satu poin penting patut diduga mengarah pada penyalagunaan pengelolaan replanting di Mamuju Tengah, adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan kuota replanting.

“Ketidakseimbangan ini tentu memicu awal terjadinya penyalagunaan replanting oleh sejumlah pihak di Mamuju Tengah, karena pertanyaan kemudian, mereka mau tanam dimana kelebihan kuota mereka, dan tentu mereka menggasak hutan lindung” ungkap Amril.

Mantan aktivis Koalisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sulbar ini, lebih jauh membeber bahwa selain replanting mengganggu ekosistem hutan lindung, muatan korupsi dalam program ini tentu menguat, karena patut diduga dana tunggu untuk petani yang besar Rp.30 juta perhektar.

“Namun beberapa fakta kami temukan dilapangan, besaran jumlah itu tak sampai ke petani, karena dipangkas oleh pengelola hingga 20 persen dari Rp.30 juta, dengan berbagai dalil” beber Amril.

Katanya, ada alasan pengelola memotong dana tunggu seharusnya diterima petani, sebab petani penerima replanting juga, adalah diduga petani yang tak punya lahan sawit sebelumnya, disebabkan kuota berkelebihan, sehingga pengelola mencari lahan, sekalipun lahan tersebut tak pernah tumbuh diatasnya sawit.

“Sehingga yang terjadi ada bibit untuk kuota replanting, ditanam dilahan baru, yang tentu bukan lagi replanting, tapi sapras, inikan menjadi persoalan besar, karena mestinya idealnya kuota replanting di Mamuju Tengah tak lebih dari 5000 hektar, tapi kenyataannya saat ini sudah mencapai belasan ribu hektar” kata Amril.

Ia menambahkan, tentu dari beberapa temuan laporan kami dilapangan, replanting ini tak berbasis melindungi lingkungan hidup dari kerusakan, karena sejumlah lahan yang masuk kawasan hutan lindung semisal di wilayah Kecamatan Karossa, justru disulap jadi lahan replanting yang tadinya bukan lahan sawit.

“Sebab itu, kami berharap kiranya pihak penegak hukum, khususnya Kajati Sulbar, untuk segera membongkar penyalagunaan program replanting di Mamuju Tengah, tentu ini mestinya menjadi konsen perhatian kita bersama, agar kemudian penegak hukum mendapatkan kepercayaan dari masyarakat” pungkas Amril.

(Fhatur Anjasmara)

Bagikan
Deskripsi gambar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here