banner 728x90

Sesuai Prosedur, Rekrutmen Pendamping Desa Pemerintah Harus Adil Tak Mengistimewakan Eks PNPM

banner 728x90
Gambar Ilustrasi

Gambar Ilustrasi

Katinting.com, Mamuju – Terkait rekrutmen pendamping desa, Yuti berharap pemerintah konsisten dengan aturan yang ada, yakni semua pihak yang mendaftar untuk ikut sesuai aturan yang ada.

“Eks PNPM juga harus melalui rekrutmen dan mengikuti prosedur jangan menganggap bahwa mereka senior dan paling paham soal pemberdayaan sebab jika kita harus saling mengevaluasi sebenarnya mereka boleh dikategorikan keluar dari roh pemberdayaan. Kenapa saya mengatakan seperti itu sebab roh pemberdayaan adalah mendidik dan memberdayakan agar tercipta sebuah tatanan masyarakat yang cerdas dan mandiri sehingga dalam pengelolaan sumber daya desa atau potensi di suatu desa mereka dapat mengelolah sendiri sehingga dalam membangun desa tidak lagi harus menggantungkan nasibnya ke APBD juga masyarakatnya sejahtera,” terang Yuti.

Sambung menurut Pengurus Pusat Studi Strategis Malaqbi (Pussma) Sulbar ini, selama ini kinerja PNPM hanyalah profit oriented semata dan lebih banyak ke pembangunan infra struktur tidak mengutamakan pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan potensi ekonomi di desa padahal hampir semua desa yang ada di Sulawesi Barat itu desanya potensi  pengembangan ekonomi sektor pertanian dan peternakan.

“Nah, kenapa sampai saat ini belum ada yang menggagas soal natural faming yaitu perpaduan antara potensi sapi dan lahan-lahan pertanian jadi masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan duit banyak untuk membeli pupuk sebab kotoran sapi dapat di jadikan sebagai pupuk, tentunya ini membutuhkan tenaga yang profesional. Nah, disinilah tugasnya fasilitator untuk memfasilitasi masyarakat desa mengelolah itu dan kalau mereka tidak paham, ya panggilkan orang-orang yang paham di bidang tersebut atau di pelatihankan dan di usulkan dalam Musrenbang desa sampai ke kecamatan,” jelas Yuti.

Fenomena-fenomena seperti ini lah sehingga kementrian desa harus adil dalam perekrutan tenaga pendamping profesional selanjutnya jangan meng-anak emaskan eks PNPM yang tidak ingin melalui prosedur sebab undang-undang desa adalah hal baru dan sangat berbeda dengan metode PNPM saya juga mengharap agar pendamping eks PNPM harus  legowo sebab jika kita mengaju ke peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 23 secara jelas menyebutkan bahwa rekrutmen pendamping desa, pendamping teknis, dan tenaga ahli, pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terbuka serta jelas dalam uud 1945 bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jangan memonopoli siapa pun itu berhak mendapatkan hak meskipun mekanismenya harus bersaing akan tetapi persaingan yang sehat, imbuhnya. (Anhar Toribaras)

 

Bagikan
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.