Sesditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT, Sigit Mustofa Nurudin. (Dok Ist)
banner 728x90

 

Mateng, Katinting.com – Beberapa waktu lalu, sejumlah warga Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Saluandeang, Kecamatan Tobadak, membeberkan kondisi mereka, bahwa meski sudah berada disana sekira empat tahun bahkan sudah ada yang jelang lima tahun, namun mereka belum mendapatkan lahan usaha yang pernah dijanjikan oleh penyelenggara transmigrasi.

Karenanya beberapa warga di UPT Saluandeang ada yang bermigrasi kembali ke kota asalnya, disebabkan ketidakjelasan lahan usaha yang menjadi hak mereka, untuk menjadi tumpuan penghidupan mereka.

Meskipun kemudian beberapa waktu lalu juga, sengkarut yang dihadapi oleh warga UPT Saluandeang ini, sudah dibantah oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tanagakerja Mamuju Tengah, Muhammadiyah, yang menyatakan jika tidak ada warga yang pulang meninggalkan UPT Saluandeang, katanya, ada yang keluar dari wilayah UPT Saluandeang, tapi mereka hanya turun di Kota Mamuju Tengah mengadu nasib disektor lainnya.

“Jadi kalau tuntutan lahan usaha, itu sedang dalam proses di propinsi” tegas Muhammadiyah beberapa waktu lalu.

Baca : https://katinting.com/warga-upt-saluandeang-pulang-dan-jual-lahan-muhammadia-itu-tidak-benar-lahan-usaha-tanggungjawab-pemprov/

Akan tetapi saat ditemui usai menghadiri kegiatan ketransmigrasian di Mamuju Tengah, Sesditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT, Sigit Mustofa Nurudin, membeberkan bahwa keterlambatan proses penyerahan lahan usaha kepada warga transmigrasi di Saluandeang, dikarenakan lahan usaha yang direncanakan sebelumnya ternyata masuk kawasan hutan lindung.

“Nah ini memang yang awalnya tidak terdeteksi, saat dilakukan Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP), belakangan baru muncul, bahwa ini masuk dalam kawasan hutan lindung” jelas Sigit.

Dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adhy Niaga ini lebih jauh menerangkan, rencana lahan usaha bagi warga UPT Saluandeang ini baru terdeteksi masuk kawasan hutan lindung, saat akan diterbitkan sertifikat hak milik (SHM), tidak bisa terbit.

“Untuk itu, kita segera berusaha memindahkan yang berada dalam kawasan hutan lindung kepada lahan diluar kawasan, yang masih di areal penggunaan lain (APL)” terang Sigit.

Untuk proses pemindahan rencana lahan usaha yang masuk kawasan hutan lindung, pihaknya terus berkoordinasi dengan ATR BPN ditingkat pusat, juga dengan teman teman di daerah.

“karena kami lihat, potensi lahan di APL, masih cukup untuk memindahkan yang ada dikawasan hutan lindung, dan sekarang sedang berproses, ini tentu kami sangat berhati hati, agar masyarakat transmigrasi yang kita tempatkan di sana terpenuhi hak haknya, berupa lahan pekarangan, lahan usaha satu, lahan usaha dua, dan saya sudah sampaikan tadi, bahwa ini harus segera diselesaikan” pungkas Sigit.

(Fhatur Anjasmara)

Bagikan

Comment