oleh

Sanksi Diskualifikasi Menanti, Hari Ini Terakhir Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

banner 728x90
Komisoner KPU Mamuju, Ahmad Amran Nur. (Ist.)

Mamuju, Katinting.com – KPU Mamuju mengingatkan kepada Peserta Pemilu khususnya Partai Politik tingkat Kabupaten dan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 juga diatur dalam PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum telah mengatur bahwa semua peserta baik parpol, caleg, calon DPD, maupun capres-cawapres wajib menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanyenya.

Komisioner KPU Mamuju, Ahmad Amran Nur menyampaikan, kami ingatkan kepada Peserta Pemilu khususnya Partai Politik tingkat Kabupaten dan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden bahwa penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), itu hanya satu hari tepatnya tanggal 2 Januari 2019 mulai Pukul 08.00 sampai dengan 18.00 Wita dan tidak ada waktu perbaikan.

“Jika peserta pemilu 2019 tidak menyampaikan laporan sumbangan dana kampanyenya hingga batas waktu yang sudah ditentukan, sesuai dengan UU Nomor 07 tahun 2017 maka peserta pemilu akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu sesuai tingkatannya,” sebut Amran.

Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye ini penting dilakukan oleh semua peserta Pemilu 2019 dikarenakan, Pertama, Sebagai upaya transparasi dan akuntabilitas peserta pemilu dalam memberikan laporan besaran penerimaan sumbangan dana kampanye termasuk pihak-pihak yang pemberi sumbangan dana kampanye baik perorangan maupun yang berbadan hukum dengan menyertakan identitas penyumbang yang jelas.

Kedua, tanggal 2 Januari 2019 adalah tanggal kritis, dimana dalam kurun waktu tersebut masih dalam suasana libur tahun baru dan awal waktu di tahun 2019, sehingga berpotensi peserta pemilu 2019 tidak tepat waktu dalam melaporkannya kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan menjadi alasan untuk menunda laporan sumbangan dana kampanyenya.

Ketiga, mengajak masyarakat untuk turut mengawasi dan mencermati setiap sumbangan dana kampanye yang diberikan kepada peserta pemilu 2019 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 07 tahun 2017.

(Rls/Anhar)

Bagikan

Komentar