Mamuju, Katinting.com — Dalam rangkaian upaya peningkatan mutu layanan kesehatan secara berkelanjutan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengampuan dari Kementerian Kesehatan RI. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (11/11) ini difokuskan pada penguatan layanan prioritas nasional, yaitu Kanker, Jantung, Stroke, Urologi (KJSU) dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
BACA JUGA: RSUD Sulbar Perkuat Pondasi Kesehatan Sulbar dalam Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61
Monev ini bertujuan untuk menilai kesiapan, efektivitas, dan tantangan dalam implementasi layanan-layanan krusial tersebut, sekaligus memberikan pembinaan teknis guna memastikan standar pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Rapat Direktur Lantai 3 RSUD Sulbar ini mencakup beberapa agenda inti:
- Persiapan Teknis: Membahas metodologi dan ruang lingkup evaluasi untuk akurasi penilaian.
- Verifikasi Data dan Dokumen: Meninjau kelengkapan dan akurasi data pendukung serta dokumen prosedur layanan KJSU dan KIA.
- Penunjukan PIC: Menetapkan Penanggung Jawab (PIC) dan pendamping dari tiap unit terkait untuk memfasilitasi proses monev.
- Koordinasi Lintas Unit: Memperkuat sinergi antar departemen guna menciptakan alur pelayanan yang terintegrasi dan cepat.
Direktur RSUD Sulbar, dr. Musadri Amir Abdullah, Sp.PD., menyambut positif kunjungan ini. “Kegiatan monev dari Kementerian Kesehatan bukanlah sekadar penilaian, melainkan bimbingan strategis untuk percepatan peningkatan kualitas. Ini sejalan dengan visi kami untuk menghadirkan layanan KJSU dan KIA yang lebih responsif, terstandar, dan mudah diakses oleh masyarakat Sulawesi Barat,” ujarnya.
Kehadiran tim Kemenkes ini semakin mengukuhkan komitmen RSUD Sulbar dalam transformasi layanan kesehatan mendukung visi misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wagub Salim S Mengga.
Langkah ini diharapkan dapat langsung berdampak pada peningkatan cakupan dan kualitas penanganan penyakit-penyakit kritis serta kesehatan ibu dan anak di daerah ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan transformasi layanan kesehatan yang lebih baik dan merata. (*/Anhar)
