Mamuju, Katinting.com – Di balik gelombang kesadaran yang semakin menguat, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Dinkes Sulbar) tak henti-hentinya mengukuhkan layanan kesehatan jiwa di tingkat primer, seperti benteng pertahanan pertama melawan badai gangguan mental yang seringkali tak terlihat. Data Pekan Kesehatan Gizi (PKG) Oktober 2025 mencatat capaian mencengangkan, 91,56 persen dewasa dan lansia di seluruh kabupaten telah menjalani skrining kesehatan jiwa (KESWA), sebuah angka yang tak hanya mengukir prestasi lokal, tapi juga menandai pergeseran paradigma dari pengobatan reaktif ke pencegahan proaktif.
Capaian ini tak merata, namun menggembirakan. Kabupaten Polewali Mandar memimpin dengan partisipasi 94,04 persen, diikuti Mamuju sebesar 92 persen dan Mamasa 90,33 persen. Fakta ini mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat yang signifikan, seiring integrasi layanan jiwa ke dalam jaringan puskesmas—titik sentuh utama pelayanan dasar yang kini bertransformasi menjadi oasis dukungan mental bagi ribuan warga. Namun, di tengah euforia, tantangan tetap mengintai: bagaimana memastikan angka ini tak sekadar statistik, melainkan jaminan akses berkelanjutan bagi yang paling rentan, seperti pekerja informal di perkebunan sawit atau nelayan di pesisir terpencil?
Plt. Kepala Dinkes Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan komitmen ini sebagai pondasi misi kesehatan masyarakat yang holistik. “Kesehatan jiwa bukanlah tambahan, melainkan inti tak terpisahkan dari kesehatan secara keseluruhan. Kita tak ingin masyarakat hanya bugar fisik, tapi juga seimbang secara mental dan emosional, seperti pohon yang kokoh meski diterpa angin kencang,” ujarnya tegas saat ditemui di Mamuju, Selasa (11/11/2025). Pernyataannya ini bukan sekadar retorika; ia didukung upaya konkret, termasuk penguatan kapasitas tenaga kesehatan di 200-an puskesmas provinsi melalui pelatihan Pertolongan Pertama Pada Luka Psikologis (P3LP). Program ini melatih dokter, perawat, dan kader desa untuk mendeteksi dini gejala seperti depresi atau kecemasan, yang seringkali terabaikan di daerah dengan beban sosial-ekonomi tinggi seperti Sulbar.
Lebih dari itu, Dinkes Sulbar gencar menggelorakan edukasi anti-stigma, mendorong masyarakat untuk membuka pintu bantuan profesional daripada menyembunyikan luka batin. “Pendekatan promotif-preventif ini menjadikan setiap puskesmas sebagai ruang aman, responsif, dan inklusif terhadap isu jiwa, bukan lagi tempat yang dingin dan asing,” tambah dr. Nursyamsi, menyoroti bagaimana inisiatif ini telah mengurangi isolasi penyintas gangguan jiwa, yang data nasional Kemenkes perkirakan mencapai 12 persen populasi dewasa di Indonesia.
Upaya ini selaras dengan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” di bawah Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya Panca Daya ke-3 yang menargetkan sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Sinergi lintas program—dari PKG hingga kampanye rutin, telah membuahkan hasil, tapi kritik tetap relevan: apakah anggaran provinsi cukup untuk skalabilitas, terutama di kabupaten pedalaman seperti Majene atau Pasangkayu ?. Dengan dukungan masyarakat yang semakin sadar, Dinkes Sulbar berkomitmen menjadikan layanan jiwa sebagai pilar pembangunan, membentuk masyarakat yang tak hanya sehat jasmani, tapi juga tangguh jiwa, menuju horizon kesejahteraan yang lebih cerah dan berkelanjutan. (*/Fhatur Anjasmara)
