Pasangkayu, Katinting.com – Yani Pepi Adriani menekankan agar pihak BPJS melakukan sosialisasi menyeluruh soal penggunaan NIK untuk berobat.
Itu disampaikan ketua Komisi I DPRD Pasangkayu itu kala rapat lintas komisi dengan dinas kesehatan, dinas sosial dan BPJS Kesehatan Pasangkayu di Gedung DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat.
“Kesimpulannya, dari pengalihan kartu BPJS ke NIK belum terpublis secara baik di masyarakat. Itu dibuktikan kemarin, saya mendapatkan info dari warga yang enggan berobat dikarenakan tdk mempunyai biaya dan BPJS,” kata Yani, Selasa, 17 Januari 2023.
Padahal lanjut dia, usai mengecek aplikasi mobile JKN, warga tersebut sudah terdaftar sebagai peserta BPJS yang ditanggung APBD.
Senada dengan itu, Andi Yusuf juga menjelaskan demikian. Mestinya kata anggota Komisi I DPRD Pasangkayu itu, sosialisasi terlebih dahulu sebelum aturan BPJS dterapkan.
Diharapkan, adanya kesepakatan semua pihak terkait ini, masyarakat dapat lebih mudah berobat ke fasilitas kesehatan.
Untuk saat ini, peserta BPJS di kabupaten Pasangkayu hanya berkisar 60 persen dari total sekira 200 ribu jiwa penduduk.
DPRD juga mendesak pemerintah daerah agar menambah jumlah peserta BPJS yang nenjadi tanggungan pemerintah.
Pihak BPJS Kesehatan kabupaten Pasangkaayu menyambut baik usulan penambahan peserta BPJS oleh DPRD.
Menurut Lutfy Alman Paluti Amba, pihaknya selalu terbuka dan menerima setiap usulan.
“Sosialisasi NIK, kami sudah sering sampaikan bila ada pertemuan di desa atau pun kepada instansi terkait,” kata Kepala Kantor BPJS Kesehatan Pasangkayu itu.
Mengenai desakan DPRD untuk penambahan jumlah peserta BPJS gratis, pihak dinas sosial Pasangkayu mengaku sudah mengusulkan jauh sebelumnya.
“Kami (Dinsos) sudah mengusulkan kepada sekda soal tambahan peserta BPJS. Tapi belum direalisasikan,” aku Elsi.
“Kami akan mengupayakan lagi agar ada penambahan. Beberapa waktu lalu, dinsos bersama BPJS sudah melakukan pertemuan membahas penambahan peserta,” tambah dia.
Kepala Dinsos Pasangkayu itu menjelaskan, persoalan keterbatasan anggaran menjadi kendala utama pengusulan penambahan kuota BPJS.
“Sementara ini, sudah16 ribu jiwa warga Pasangkayu terdaftar BPJS dari anggaran daerah, selebihnya peserta mandiri,” jelas kadis Sosial.
Kadis Kesehatan Pasangkayu, Samhari juga merespon baik usulan penambahan kuota peserta BPJS.
“Kalau perlu ter-cover semua. Itu lebih bagus, minimal 95 persen masyarakat memiliki BPJS,” kata Samhari.
Arham Bustaman
