Pj Gubernur Bahtiar saat Rakor Pengelolaan Anggaran Pilkada. (hms)
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat melaksanakan rapat koordinasi (rakor) untuk konsolidasi pengelolaan anggaran pemilihan serentak tahun 2024, Kamis 25 Juli 2024.

Rakor ini dihadiri oleh Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Ketua KPU Sulbar Said Usman Umar, Komisioner KPU Sulbar Asriani, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), dan jajaran KPU kabupaten.

Narasumber yang dihadirkan antara lain dari Kejaksaan Tinggi, Dirjen Mendagri, Inspektorat Sulbar, Biro Keuangan KPU RI, dan perwakilan KPU Sulbar.

Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan Pilkada serentak tahun 2024. “Kita juga ingin meningkatkan sinergitas dan penyamaan persepsi dalam pelaksanaan Pilkada 2024, terutama dalam pengelolaan dana hibah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Walikota,” kata Said.

Ia berharap kegiatan ini dapat membangun kesamaan persepsi terkait pengelolaan anggaran daerah yang dihibahkan. “Alhamdulillah, KPU sudah menerima hibah 100 persen. Kami sudah melakukan penandatanganan di Kesbangpol Sulbar kemarin,” ungkapnya.

Dalam waktu dekat, kabupaten-kabupaten juga akan menerima 100 persen anggaran untuk pengelolaan Pilkada serentak 2024.

Pj Gubernur Bahtiar menegaskan pentingnya pembinaan pengelolaan keuangan Pilkada 2024, karena basisnya adalah APBD dan harus menggunakan prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah. “Harus ikuti proses tata kelola keuangan sesuai aturan penggunaan keuangan APBD. Alhamdulillah, di Provinsi kita sudah 100 persen anggaran hibahnya disalurkan ke penyelenggara,” ucapnya.

Untuk mendukung suksesnya Pilkada serentak 2024, Pemprov juga melakukan pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). “Lingkungan harus dijaga dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Berbagai upaya akan kita lakukan bersama penyelenggara untuk meningkatkan kualitas Pilkada,” ujarnya.

Bahtiar menekankan bahwa kualitas pelaksanaan akan menentukan kualitas hasil. “Semoga tidak ada pelanggaran dalam pengelolaan anggarannya. Upaya pencegahan sudah dilakukan,” tandasnya. (ADV/ed:Anhar)

Bagikan