Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh. (hms)
banner 728x90
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof Zudan menantang ASN melontarkan pertanyaan lima tantangan pembangunan Sulbar? Yakni Kapasitas Fiskal terbatas, Rendahnya kualitas SDM, persoalan Stunting dan Pendidikan, terbatasnya infrastruktur konektifitas, Pengentasan Kemiskinan, Kinerja Ekonomi yang belum akseleratif.

Tersebut disampaikan Prof. Zudan Arif Fakhrulloh pada rapat kerja pimpinan (Rapim) Tahun 2023, didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris berlangsung secara hybrid diikuti ASN Pemprov Sulbar, di Graha Sandeq, Rabu 17 Mei 2023.

Pertanyaan itu dijawab, Arnida, Sekretaris Dinas Koperindag dan UMKM yang mendapat apresiasi dari PJ Gubernur, kemudian ditawarkan untuk perjalanan dinas ke daerah manapun yang ingin dipilih.

Prof Zudan berharap komitmen dengan seluruh OPD mengatasi lima tantangan tersebut. Salah satunya mempersiapkan SDM dengan mendorong pejabat eselon peduli terhadap jenjang karir.

“Ini harus kita rencanakan mudah-mudahan ada jalan bagi kita. PAD meningkat, transfer meningkat dan teman-teman jangan bosan berdoa dan berkarya,” tuturnya.

Berikutnya, seluruh OPD harus memiliki satu frekuensi, menjadi ASN Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK), serta millete diatonganan” dan “malaqbi”.

Prof Zudan juga menginginkan hadirnya birokrasi yang gesit dan responsif. Setiap ASN harus mampu menjadi solusi atas setiap permasalahan.

“Jangan ada masalah ada surat masuk ditaruh karena mengatakan pak ini bukan kewenangan provinsi. Itu contoh birokrasi yang tidak responsif. Kita bisa berbuat dengan mengantarkan surat itu ke pejabat berwenang.

Misalnya banjir, itu bukan kewenangan provinsi. Gesit-responsif itu harus sampai solusi. Maka karena bukan kewenangan provinsi, siapkan surat kepada bupati,” terang Zudan.

Zudan juga mendorong OPD agar dalam bekerja menjalankan fungsi rencana-kerjakan-awasi. Maksudnya, setiap OPD harus mengecek setiap hasil pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya.

Penting pula setiap OPD menjalankan fungsi branding dan marketing, yaitu mempromosikan setiap potensi yang dimiliki Sulbar.

Muhammad Idris, mengatakan dari aspek perencanaan Pemprov Sulbar berpedoman pada RPD 2023-2026. Empat poin menjadi prioritas RPD, antara lain peningkatan kemandirian ekonomi daerah, pembangunan SDM yang unggul dan berbudaya, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Untuk melakukan percepatan kedepan, diharapkan arahan Pj Gubenur Sulbar, termasuk dalam rangka transformasi digital.

Dia menyebut transformasi digital Sulbar berada di urutan 25 secara nasional, atau kategori cukup.

Dalam hal penerapan tandatangan elektronik (TTE), baru diterapkan Sekprov Sulbar, namun ia optimis dengan kehadiran PJ Gubernur kedepan dapat diterapkan di seluruh OPD.

“Kami mohon arahan untuk langkah percepatan kedepan,” ungkapnya.

 

Sumber: Humas Pemprov Sulbar

Edit: Anhar

Bagikan

Comment