Mamuju, Katinting.com – Biro Organisasi dan Tata laksana (Ortala) mendapat kesempatan untuk melakukan Pemaparan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang pertemuan Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, 16 Maret 2017 di hadapan Gubernur Sulbar.
Kepala Biro Ortala, Masriadi Nadi Atjo saat pemaparan menyampaikan bahwa sesuai tugas dan fungsi Biro Ortala yakni melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang kelembagaan, tatalaksana, reformasi birokrasi, analisis jabatan dan kepegawaian, administrasi pelayanan publik serta pengembangan kinerja organisasi. Dalam mendukung program kerja, Biro Orlata pada tahun ini mendapatkan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,2 miliar untuk enam program kegiatan. yakni, Program Pelayanan Administrasi Perkantotan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja keuangan, program peningkatan kualitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta program pembinaan dan pengembangan aparatur.
Pj. Gubernur Carlo B. Tewu kepada jajaran Biro Ortala memfokuskan pada bagian kelembagaan dan analisis jabatan. Biro Ortala diharapkan ada peningkatan kualitas kelembagaan serta harus melakukan analisis jabatan yang baik sehingga penempatan ASN sesuai dengan keahliannya.
“Tugas dan fungsi Biro Ortala sangat erat kaitannya dengan Gerakan Revolusi Mental. Sekarang saat yang tepat untuk melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental dan menjadikan sebagai agenda utama sebab dari itu kita bisa menciptakan reformasi birokrasi yang baik” ucap Carlo.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Administrasi Umum, Djamila menyampaikan bahwa yang menjadi kelemahan aparatur adalah pada bidang administrasi khususnya pembuatan naskah dinas. untuk itu melalui Biro Ortala disarankan agar melakukan sosialisasi kepada tiap OPD tentang pembuatan tata naskah dinas agar kesalahan-kesalahan yang selama ini terjadi tidak terulang lagi.
Staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Ibrahim juga menyarankan agar melakukan analisis jabatan dengan berkoordinasi kepada tiap OPD tentang jumlah kebutuhan ASN agar tidak terjadi kelebihan.
Carlo B Tewu pada kesempatan tersebut dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum Djamila, Staf Ahli Gubernur Bidang ekonomi, Keuangan dan Pembanganan Andi Munasir, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Ibrahim. (ADV/Hms/Muhidin)
