Mamuju Tengah, Katinting.com – Bencana banjir rob yang setiap saat menerjang pemukiman dan fasilitas publik di Desa Lamba lamba, Kecamatan Pangale, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, mulai mendapatkan perhatian pemerintah pusat.
Melalui Kepala BPBD Mamuju Tengah Bahtiar, Senin (26/12) diketahui bila Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan respon kritis kepada Desa Lamba lamba, terkait abrasi yang mengakibatkan terjangan banjir rob pada wilayah desa di pesisir pantai Mamuju Tengah ini.
Kata Bahtiar, BNPB melalui dana tanggap bencana APBN perubahan, telah menurunkan program pembangunan tanggul penahan ombak (TPO) yang akan dibangun di sepanjang pantai Lamba lamba, yang dianggap kritis, guna memastikan menghindarkan pemukiman warga dan fasilitas publik dari terjangan banjir rob dan gelombang tinggi.
“Jadi penanganan pantai Lamba lamba, sudah mendapatkan respon dari pemerintah pusat, dan menjadi perhatian mereka melalui BNPB, kita diberikan TPO sepanjang 981 meter dengan nilai Rp.7,8 miliar” kata Bahtiar.
Ia mengungkapkan aksi program tanggap bencana rob ini, rencananya Februari tahun 2023 sudah mulai ada penanganan serius dilapangan, dan bersumber dari dana tanggap bencana APBN perubahan.
“Dan Insya Allah, dengan penanganan ini, kita dapat menyelamatkan, masyarakat dan fasilitas publik di Desa Lamba lamba, terjangan bencana banjir rob” ungkap Bahtiar.
Baca juga : https://katinting.com/diterjang-banjir-rob-fasilitas-pendidikan-mengalami-kerusakan/
Sebelumnya, pasca terjangan terparah banjir rob di Desa Lamba lamba, mengakibatkan pemukiman dan fasilitas pendidikan ada yang rusak, juga menimbulkan tumpukan sampah laut, yang melanda wilayah pesisir Mamuju Tengah ini, Sabtu (24/12) salah seorang tokoh pemuda di Lamba lamba Kasriadi Kasim, menyampaikan kritik pedas langsung ke pemerintah dan DPRD.
Ia menyesalkan tidak adanya perhatian serius pemerintah dan para wakil rakyar khususnya dari daerah pemilihan yang memanfaatkan suara pemilih di desanya. Sebab kondisi abrasi yang terjadi di sana sudah berlangsung lama. Bahkan setiap usulan penanganan abrasi di desanya tidak pernah mendapatkan respon beberapa waktu lalu, baik oleh Pemda maupun anggota DPRD.
“Kami dari warga sudah berkali kali mengusulkan, tapi tidak pernah direspon” keluh Kasriadi, sebelumnya. (Fhatur Anjasmara)
