Mamuju, Katinting.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat berhasil menyelenggarakan aksi unjuk rasa dari dua kelompok yang memiliki tuntutan dan kepentingan berbeda di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin, 18 Maret 2024.
Dua kelompok tersebut adalah Aliansi Gerakan Pemuda Pemerhati Bonehau dan Karyawan PT. Bonehau Prima Coal serta PT. Popanga Bakti Utama. Melalui pendekatan dialogis dan humanis, aksi unjuk rasa berlangsung dengan tertib dan damai.
Kabid Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Sulbar, Audy Murfi Syarifuddin, menyatakan bahwa Badan Kesbangpol telah memfasilitasi pelaksanaan aksi unjuk rasa dari dua kelompok tersebut dengan mengutamakan pendekatan dialogis dan humanis, sesuai dengan arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh, dan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa aksi unjuk rasa dapat berlangsung dengan tertib, damai, dan tanpa adanya pihak yang dirugikan.
“Dua aksi unjuk rasa yang dilakukan hari ini berjalan dengan baik, aman, dan kondusif berkat koordinasi yang baik antara Badan Kesbangpol, aparat keamanan, dan pihak terkait lainnya,” ujar Audy.
Aliansi Gerakan Pemuda Pemerhati Bonehau menyampaikan dua tuntutan, yaitu menghentikan aktivitas coal hauling oleh PT. Bonehau Prima Coal menggunakan akses jalan poros Bonehau Kalumpang, serta mendesak Pj. Gubernur Sulawesi Barat untuk mengeluarkan surat pemberhentian aktivitas PT. Bonehau Prima Coal sebelum melakukan sosialisasi tingkat kecamatan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk para pemuda.
Sementara itu, karyawan PT. Bonehau Prima Coal dan PT. Popanga Bakti Utama melakukan aksi unjuk rasa sebagai respons terhadap isu-isu yang mengancam aktivitas pekerjaan mereka di Desa Tamalea. Mereka menganggap bahwa rencana pemalangan atau penghentian aktivitas pekerjaan dapat mengancam kesejahteraan dan penghidupan mereka.
Muhammad Yusuf Tahir, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, menyambut baik pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut dan menyatakan bahwa pendekatan dialogis sangat penting dalam menangani konflik sosial seperti ini.
“Dengan adanya dialog terbuka antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, kita dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” ucapnya.
Yusuf juga mengharapkan agar pro dan kontra terkait aktivitas pertambangan PT. Bonehau Prima Coal dapat diselesaikan secara bijaksana, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan baik sambil memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan pendekatan dialogis dan humanis serta fasilitasi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Sulbar, diharapkan masalah yang muncul dapat diselesaikan secara baik dan harmonis, tanpa mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
(*)
