oleh

Muak Akibat Kinerja Tim LKPJ, DPRD Pasangkayu Akan Ajukan Interpelasi kepada Bupati  

banner 728x90

Pasangkayu, Katinting.com – Sejumlah rekomendasi perbaikan yang diusulkan Pansus DPRD terkait LKPJ Bupati Pasangkayu 2021 tidak diindahkan tim penyusun pemda.

Hal itu membuat sejumlah anggota pansus DPRD Pasangkayu muak dengan kinerja tim penyusun LKPJ Bupati Pasangkayu yang diketuai Kabag Pemerintahan Setda Pasangkayu, Muhammad Abduh.

Penyusunan LKPJ mengacu pada PP 13 tahun 2019 dan Permendagri 18 tahun 2020. Semestinya, subtansi capaian kinerja pemda dituangkan, namun itu tidak dilakukan oleh tim penyusun.

“Dan, itu tidak termuat di dalam perbaikan dokumen yang diserahkan ke pansus. Rekomendasi itu lahir dari capaian kinerja bupati, tapi tidak diperbaiki. Jadi, bagaimana kita mau membahas kalau substansinya tidak jelas,” kata Nasaruddin di gedung DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat, Selasa, 17 Mei 2022.

Dia juga menyebut keseriusan pemda tidak ada. Padahal, sudah diberikan waktu beberapa hari, tapi tak kunjung dilakukan. Dan, waktunya sudah lewat.

“Dokumen itu sedianya sudah diserahkan ke DPRD setelah perbaikan sesuai rekomendasi sebelum tanggal 28 April. Sebab, tanggal 30 Mei akan diparipurnakan,” tambah anggota DPRD dari PKS ini.

Pihak pansus sudah melayangkan surat penyampaian soal LKPJ ke pemda, jika beberapa hari ke depan, lanjut Nasar, tak juga digubris, maka pihaknya akan mengajukan hak interpelasi (permintaan keterangan) kepada bupati.

“Jika itu terjadi karena ulah OPD, maka kami akan meminta kepada bupati mengevaluasi,” tambah Nasar.

Karma Yunus juga mendukung penuh usulan sejawatnya itu. Menurut dia, tim penyusun LKPJ sekarang yang paling buruk selama ia menjabat anggota DPRD Pasangkayu. Dia sudah menjabat dua periode secara beruntun.

“Periode sebelumnya tidak ada pembahasan sekacau ini, semuanya tepat waktu. Kami dari fraksi Nasdem, TERDEPAN (Demokrat dan PAN) serta Hanura sangat setuju mengajukan hak interpelasi,” tutur ketua Fraksi Nasdem DPRD Pasangkayu itu.

Hak interpelasi, sambung Karma, suatu keniscayaan. Pasalnya, ia beranggapan tim dan OPD tidak memiliki itikad baik demi kemajuan daerah.

Serupa, anggota DPRD dari PPP, Herman Yunus juga berpandangan sama. Pekan lalu, ia menyampaikan kepada media ini terkait usulan interpelasi.

“Itu hak perorangan anggota DPRD yang memiliki fungsi pengawasan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, saya ajukan hak interpelasi, persoalan mau diterima teman-teman, itu hal lain,” kata bung HY, Selasa, 10 Mei 2022.

Arham Bustaman

Bagikan

Komentar