Mateng, Katinting.com – Tak ada istilah tepat yang dialamatkan ke Pemkab Mamuju Tengah, atas perolehan enam kali berturut turut mendapatkan penilaian BPK dalam pengelolaan anggaran selain double hattrick.
Sertifikat penghargaan WTP ini, diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Barat, Hery Ridwan melalui meeting zoom, dimana penerima penghargaan yang diwakili oleh Sekertaris Pemkab Mamuju Tengah, Askary Anwar, didampingi Ketua DPRD Mamuju Tengah, Arsal Aras, Kepala BPKAD Mamuju Tengah, Mansyur, dan Inspektur Kepala Mamuju Tengah, Adnas, berpusat di Hotel Mercure, Makassar.
Dalam keterangan persnya, yang diterima oleh laman ini, Sekkab Mamuju Tengah, Askary Anwar, menuturkan bahwa penting kedepan bagi semua jajaran dilingkup Pemkab Mamuju Tengah, terus berupaya memperbaiki kuawalitas penyajian laporan pengelolaan keuangan.
“Ya harapan saya dengan perolehan enam kali diganjar WTP ini, maka saya menegaskan bahwa kedepan, penyajian laporan keuangan kita mesti lebih berkuwalitas lagi,” tutur Askary.
Untuk itu, Ia menyampaikan perolehan WTP sebanyak enam kali berturut turut ini, adalah merupakan kerja keras semua pihak dijajaran Pemkab Mamuju Tengah.
“Makanya saya sampaikan terima kasih, dan Alhamdulillah perolehan ini, merupakan keberhasilan Pemkab Mamuju Tengah, atas kemauan dan keseriusan jajaran Pemkab Mamuju Tengah, dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkuwalitas” ujar Askary.
Terpisah, saat dihubungi, Rabu (26/05), Ketua DPRD Mamuju Tengah, Arsal Aras, menyampaikan apresiasinya, bahwa ini perlu diberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab Mamuju Tengah, karena tentu prinsipnya lebih berat mempertahankan daripada merebut.
Namun, lebih detil ia mengurai, bahwa sebenarnya, dalam pandangannya, disisi lain tidak begitu berat, ketika memang daerah Bumi Lalla Tassisara ini, adalah daerah baru, dimana belanjanya juga belum seberapa besarnya.
“Sehingga tentu layak, kemudian kalau daerah ini mampu mempertahankan opini penilaian WTP yang sampai enam kali berturut turut,” urai Arsal.
Ketua DPC Demokrat Mamuju Tengah ini, lebih jauh memberikan contoh, bahwa pemerintah daerah ini hanya bisa mempertanggungjawabkan belanja pemerintah daerah ini setiap tahun, termasuk mencegah penyimpangan, dan pengelolaan aset.
“BPK mampu membaca itu secara seksama dan teliti, sehingga kalau dikatakan sulit mempertahankan, tentu tidak bagi daerah dalam pandangan saya, hanya memang yang mesti menjadi perhatian bagi Pemkab, kiranya aturan aturan itu, setiap tahunnya di update, sehingga penguatan sumber daya manusia dilingkup Pemkab Mamuju Tengah, mengalami peningkatan yang signifikan, sebab dalam menjalankan pemerintahan itu, tentu rambu rambu dan regulasi harus menjadi perhatian,” pungkas Arsal.
(Fhatur Anjasmara)
