Palu, Katinting.com – Rombongan komisi III DPRD Sulawesi Barat, melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka tukar informasi beberpa soal ke kantor DPRD provinsi Sulawesi Tengah, di Palu, Jumat, 10 Juli 2020.
Wakil ketua komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muharram Nurdin yang menerima langsung rombongan yang dipimpin ketua komisi III DPRD Sulawesi Barat, Rayu.
Dalam sambutan, Rayu menyampaikan maksud dan tujuan, di antaranya terkait ranperda LKPJ provinsi, penanganan sungai di dua wilayah tersebut, serta pengananan dampak bencana pasca gempa 2018, pertambangan (ESDM), dan lainya.
Muhammad Yusri Nur, anggota komisi III DPRD Sulbar menyampaikan pertanyaan sejauh mana progres penanganan bantuan perumahan untuk warga terdampak gempa Padagimo 2018 lalu.
Pasalnya, selain di Palu dan sekitarnya, gempa dan tsunami dua tahun lalu itu, juga memporak-porandakan ratusan rumah warga di Pasangkayu, Sulawesi Barat.
“Sampai saat ini, lebih 300 rumah warga yang hancur belum tersentuh bantuan dari pusat. Kamipun sudah mengadu ke pusat, tapi keteranganya, pusat gempa ada di Palu. Padahal, efeknya hingga Sulbar,” tanya Yusri.
Iapun lanjut menanyakan soal kajian strategis dan komprehensif sebagai persiapan pempov Sulteng untuk menjadi penyangga ibukota baru di Kaltim. Pasalnya, Sulbar belum memiliki hal tersebut.
Muharram Nurdin, saat menjawab pertanyaan itu, menyebut dari segi SDA yang dimiliki Sulteng cukup kaya, tapi tidak memberikan dampak signifikan kepada warga.
“Makanya, kami meminta kepada staf ahli pertambangan untuk mengkaji lebih jauh. Meski sudah ada kebijakan, daerah mendapatkan bagian 10 persen, tapi itu tidak signifikan,” jawab Muharram Nurdin.
Soal bantuan perumahan pasca gempa, ia menjelaskan banyak masalah. Salah satunya huniannya sangat kecil untuk ukuran yang berkeluarga.
Sebagian lagi warga yang terdampak likuifaksi, juga tidak mau pindah ke hunian tetap dengan alasan ingin tetap tinggal di tempat sedia kala dan kembali membangun pemukiman.
Selain itu, persoalan ketersediaan lahan. Meski pemerintah sudah menyiapkan dana untuk pembangunan hunian tetap, namun sulit menemukan lokasi.
Arham Bustaman
