Mamuju, Katinting.com – Terkait dugaan pengerjaan asal-asalan proyek bantuan bencana alam dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Sulawesi Barat di Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, pihak balai memberikan klarifikasi pada Selasa (2/7).
BACA JUGA: Proyek Siluman BWS Provinsi Sulbar Diduga Asal-asalan Tanpa Papan Proyek di Desa Taupe, Mamasa
Menurut Sambokarua, ST, selaku PPK Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 1, Satker OPSDA II Sulawesi Barat, BWS Sulawesi III Palu, proyek ini didasarkan pada surat dari Bupati Yakop Solon per Januari 2024. Setelah surat diterima, pihak balai melakukan inventarisasi sesuai dengan kondisi lapangan, dan proyek dimulai pada akhir April 2024.
Lanjut dijelaskan, pekerjaan ini melibatkan pembangunan tanggul untuk normalisasi pengairan aliran sungai ke sawah, dengan tujuan mengurangi dampak kerusakan sawah masyarakat. Tanggul tersebut memiliki konstruksi bronjong sepanjang 98 meter dan saat ini telah mencapai tahap 90 persen penyelesaian.
Proyek ini diserahkan kepada pihak ketiga melalui penunjukan langsung, menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
“Nilai pagu yg tersedia sebesar 860 jt, namun tidak mutlak akan terserab secara keseluruhan, akan sangat tergantung backup hasil pengukuran 100%. Total rencana keseluruhan panjang pasangan total bronjong 98 meter (sisi kiri dan kanan tebing sungai),” jelas Sambokarua, saat dikonfirmasi di kantornya, Jl. Jendral Sudirman Mamuju, Selasa (2/7).
Bantuan bencana ini dikerjakan berdasarkan kebutuhan pasca bencana, dan nantinya akan diaudit oleh pihak terkait sebelum pembayaran dilakukan sesuai volume pekerjaan, ungkapnya.
Dijelaskan bahwa proyek serupa (bantuan bencana alam) hanya dilakukan di titik Desa Taupe, dengan penerima manfaat di Desa Osango yang terkena dampak langsung bencana yang terjadi.
Mengenai papan proyek, pihak balai menjelaskan bahwa memang tidak ada papan proyek yang dipasang karena pekerjaan harus dilakukan dengan cepat berdasarkan situasi lapangan. Namun, ada papan informasi yang dipasang pada awal pekerjaan atas inisiatif Pemerintah setempat saat kunjungan Kepala Satuan Kerja, untuk menunjukan lokasi dan dampak bencana sehingga harus dikerjakan.
“Terkait papan informasi tidak terpasang karena kita belum tau persis berapa nilai yang akan terpakai pada pekerjaan tersebut, kembali lagi akan sangat tergantung hasil perhitungan setelah pekerjaan mencapai 100 persen,” ungkapnya.
Pihak BWS Provinsi Sulawesi Barat menegaskan, bantuan bencana ini dikerjakan berdasarkan kebutuhan kondisi pasca bencana, dan nantinya akan diaudit oleh tim teknis dari BWS sebelum pembayaran dilakukan sesuai volume pekerjaan yg terpasang, kuncinya.
(Saldi/Anhar)
