Pasangkayu, Katinting.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Anti Korupsi (FPAK) menyatakan tak akan berhenti melakukan aksi sampai tuntutannya membuahkan hasil.
Hal itu diungkapkan oleh korlap FPAK, Sahidin kala ditemui media di warkop Djapos Pasangkayu, Sulawesi Barat, Rabu, 21 April 2021.
Ada berbagai tuntutan yang diajukan, yakni transparansi dana Covid-19, pembangunan asrama mahasiswa Pasangkayu di Mamuju, ibukota Sulawesi Barat yang sejak bertahun-tahun disuarakan belum diwujudkan oleh pemda Pasangkayu.
Kemudian mereka juga menyoroti pembangunan rumah agro yang menghabiskan anggaran Rp1,5 M, landscape kantor dinas Rp2,9 M, rumah tahfidz yang dianggap tidak sesuai tempatnya serta wahana bermain anak di pantai Pasangkayu Rp1,9 M.
Lebih sepekan belakangan, mereka melakukan aksi di Gedung DPRD Pasangkayu mendesak agar dihadirkan para OPD terkait termasuk sekretaris daerah.
Namun hingga saat ini, sekda Pasangkayu, Firman belum pernah menemui para mahasiswa. Alasan yang diterima dari pihak DPRD Pasangkayu, bahwa sekda Pasangkayu tak bersedia menemui para mahasiswa di gedung DPRD Pasangkayu.
Tapi, sekda memperkenankan para mahasiswa hadir di ruang kerja sekda di kantor Bupati Pasangkayu.
Salah satu anggota DPRD Pasangkayu, Lukman Said sangat mendukung aksi para mahasiswa. Menurutnya, pemda semestinya menemui mereka untuk memberikan jawaban di gedung DPRD.
Pasalnya, mantan ketua DPRD Pasangkayu itu, menilai justru lembaga DPRD akan kehilangan marwah dan wibawa bila mengundang pihak pemda tapi tak mau hadir.
“Pemda harus hadir, mau sekda, wakil bupati, bupati sekalipun kalau diundang ya harus hadir. Diundang secara resmi (tapi) tidak datang, kenapa, dipaksa dia datang,” cetus ketua Adkasi ini.
Arham Bustaman
