Katinting.com, Penajam Paser Utara (PPU) – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menyoroti kurangnya pelibatan legislatif daerah dalam pengambilan keputusan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menegaskan pentingnya peran DPRD dalam memastikan proyek-proyek tersebut tidak mengorbankan hak masyarakat.
Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Thohiron menyatakan bahwa DPRD PPU mendukung pelaksanaan PSN untuk kelancaran pembangunan nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa proyek-proyek tersebut tidak boleh merugikan masyarakat setempat.
“Sebagai pemerintah daerah, kami mendukung pembangunan nasional, tetapi kami ingin memastikan PSN tidak merampas hak-hak masyarakat,” tegas Thohiron.
Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan hak warga yang tinggal di sekitar proyek. Menurut Thohiron, masyarakat harus tetap dihormati hak-haknya, termasuk ruang hidup yang telah mereka bangun.
“Pembangunan harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang sudah ada. Jangan sampai proyek besar seperti PSN mengorbankan mereka,” lanjutnya.
Politisi PKS ini menegaskan bahwa pembangunan bisa berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat.
“Kami akan terus memantau dan memastikan bahwa setiap kebijakan atau keputusan terkait PSN tetap berpihak kepada rakyat,” tandasnya.
