Pasangkayu, Katinting.com – Lukman Said mengapresiasi kegiatan HUT Golkar pada Minggu, 16 Oktober 2022 yang sebagian pihak mengkritisi.
Pasalnya, pada saat kegiatan yang berbalut jalan santai ini, sebagian peserta merupakan pejabat dan ASN lingkup Pemda Pasangkayu.
Selain itu, sejumlah kepala desa dan aparat desa juga turut hadir. Itu berdasar pada surat undangan yang dilayangkan oleh Dinas PMD Pasangkayu.
Sebab itu, sejumlah pihak mendesak agar memanggil dinas PMD untuk RDP di DPRD Pasangkayu.
Ada dua anggota DPRD keras menyampaikan hal itu, yakni Nasruddin dan Yani Pepi Adriani.
Menurut Lukman Said, DPRD jangan terlalu sensitif ihwal kegiatan partai. Sebaiknya kata ketua Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ADKASI) itu, anggota DPRD fokus menyelesaikan pekerjaan internal.
“Begitu saja langsung panggil-panggil. Kami Fraksi PDIP mengapresiasi jalan santai yang melibatkan seluruh warga, apalagi dapat hadiah. Ini perlu dicontoh,” sindir mantan ketua DPRD Pasangkayu ini.
Ia malah menyebut, bahwa itu bukan ranah DPRD melainkan KPU dan Bawaslu. Lebih lagi sambung dia, ini belum masuk tahapan pemilu.
Lebih lanjut, dia mengingatkan masih banyak ranperda yang belum diselesaikan pihak DPRD. Padahal itu menggunakan uang rakyat.
Selain hal tersebut, ia juga tak mempersoalkan mengenai polemik kadis PUPR Pasangkayu yang ingin maju pada pilkada nanti.
“Kalau pun dia (Budiyansa) mau maju calon bupati, saya kira hak semua orang. Tapi, dia harus baca aturan sebelum konsolidasi,” kata Lukman.
Dia menyilakan segera menentukan sikap jika ingin konsen. Pasalnya, Budiyansa masih berstatus ASN. Dan, itu pelanggaran berat.
Kembali ke belakang, dia menganggap sebuah lelucon saat pemasangan baliho atas nama Sahabat Budi (Budiyansa) menjadi pendukung salah satu calon bupati 2020-2025.
“Kenapa dulu tidak bicara (saat baliho mendukung bupati), ini pelanggaran bagi ASN. Sekarang baru bicara ada ASN ikut HUT Golkar. Jadi, publik bertanya. Introspeksi dirilah,” singgung politisi senior PDIP Pasangkayu itu.
Arham Bustaman
