oleh

Kepsek Sayangkan Sikap Kades Lamba-lamba Segel Gedung PAUD Kasih Bunda

banner 728x90

Mateng, Katinting.com – Kepala Desa Lamba-lamba, Kecamatan Pangale, Kanupaten Mamuju Tengah (Mateng) menyegel gedung Pedidikan Anak Usia Dini (Paud) Kasih Bunda, Jumat (17/6/22). Padahal Lembaga Kelompok Belajar itu masih aktif melaksanakan proses belajar mengajar.

“Atas nama kepala Desa Lamba-Lamba, untuk sementara gedung ini ditutup sementara demi kepastian aset dan haknya Pemerintah Desa,” begitu yang tertulis dipapan yang ditempelkan di pintu PAUD.

Kepala Desa Lamba-lamba, Ariming Semmang mengakui telah menyegel gadung itu karena dirinya merasa seakan-akan Pemdes tidak memilki kewengan atas PAUD tersebut.

“Kemarin Kepala Sekolahnya itu terangkat jadi P3K. Dengan serta merta tanpa koordinasi dengan Pemerintah (Desa) mengangkat anaknya jadi Kepala Sekolah,” ujar Kepala Desa saat dikonfirmasi.

Dia juga mempermasalahkan karena Kepala Sekolah PAUD Kasih Bunda saat ini sementara kontrak di salah satu Dinas di Pemkab Mateng. “Makanya salah kalau begini,” sebutnya.

Kepala Desa juga membenarkan telah mengumumkan dimasjid soal rencana penutupan gedung. Itu diumumkan dengan maksud mendapat respon dari pihak lembaga PAUD.

“Saya tunggu konfirmasi tapi tidak ada ke kantor. Selanjutnya saya bikin pertemuan, saya panggil lagi semua guru-guru dan kepala sekolah tapi tidak hadir juga. Jadi jalan terkahir tadi kita segel saja,” sebutnya.

Ditanya terkait kewenangan Pemerintah Desa atas PAUD tersebut, Ariming menyatakan ia telah malakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Mateng.

“Iya (punya kewenangan), saya sudah tanyakan ke Pemkab, Kemarin saya berbica langsung dengan Dinas PMD katanya sekolah PAUD kewenangan sepenuhnya Kepala Desa,” ujarnya.

Kepala Sekolah PAUD Kasih Bunda, Anugrahyanti menyayangkan tindakan yang diambil kepala Desa. Dia menyampaikan, jika alasan Desa adalah tidak dilibatkan dalam kebijakan yang ada lembaga PAUD, pada bulan Maret lalu, dirinya telah menghadap ke Kepala Desa.

“Tapi kata pak Desa waktu itu akan kordinasi dulu ke Dinas. Tapi sampai sekarang Dinas Pendidikan (Mateng) mengaku Desa terkait tidak pernah datang,” sebut Anugrah.

Terkait Kepala Sekolah merangkap sebagai staf disalah satu instansi, dia menjelaskan tugas utama kepala sekolah adalah mengurus secara penuh administrasi dan keuangan sekolah.

“Dan alhamdulillah sampai saat ini PAUD kami masih menerima dana dari dinas pendidikan. Jika memang alasan desa memiliki hak, seharusnya di pengalokasian dana ini ada bantuan untuk PAUD, tapi ini tidak ada sama sekali,” ungkap Anugrahyanti.

Anugrah sapaan akrabnya, mengaku heran dengan sikap Kepala Desa. Pada Jumat (10/6/22) lalu, Kepala Desa mengumumkan akan menyegel PAUD Kasih Bunda di mimbar masjid.

“Tidak ada sama sekali pemberitahuan tertulis, tiba-tiba dia umumkan di masjid. Setelah itu melakukan pemanggilan. Tapi ditujukan juga untuk beberapa masyarakat yang tidak terlibat dalam lembaga kami. Maka wajar kami tidak ingin hadir,” ungkapnya.

Masih Anugrah, jika penyegelan dilakukan dengan alasan ingin mengetahui aset dan hak pemerintah Desa, ia mempertanyakan kinerja desa sehingga aset saja tidak diketahui.

“Jadi selama penyegelan dimana anak murid kami belajar, Pemerintah juga Setidaknya mempertimbangkan tentang hal ini,” tanyanya.

Kepala Dinas Pedidikan Kabupaten Mateng, Busdir mengatakan, pihaknya bakal meminta Camat Pangale untuk memanggil Kepala Desa Lamba-lamba.

Katanya terjadinya penyegelan ini mungkin karena Pemerintah Desa dan Lembaga PAUD Kasih Bunda terjadi miskomunikasi. “Jadi saya bilang sama pak camat, tolong panggil pak desa supaya persoalan ini diluruskan,” ungkapnya.

Katanya Pemerintah Desa bisa saja menyegel gedung PAUD tersebut tapi dengan alasan yang jelas. “Apa dia keberatan karena tanah atau bangunan itu miliknya, itu nanti kita lihat setelah Pak Camat memanggil Pak Desa,” katanya.

Dia berharap, agar persoalan ini dapat diselesaikan secara baik-baik demi mutu pendidikan yang ada ada Desa. “Harapan kita itu, karena pendidikan ini kita harus dukung, baik pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten,” tutupnya.

(Zulkifli)

Bagikan

Komentar