banner 728x90

Insan Penyiaran Daerah Harus Berani Kritisi Kebijakan Pemerintah

banner 728x90

Foto Busran Riandhy (kanan) bersama Saut Sitomorang. (Humas)

Jakarta, Katinting.com – Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Saut Situmorang,  mengatakan, Insan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) baik Radio atau Televisi Publik untuk tidak berkecil hati menghadapi tantangan diera digital.

Menurutnya, karena disaat orang mengalami sebuah kejadian yang luar biasa yang merusak fasilitas, misalnya gempa bumi dan mati lampu seperti yang terjadi di Kota Palu dan Pulau jawa beberapa waktu lalu. Justru informasi yang berasal dari radio sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan berita akurat.

Hal tersebut disampaikan Saut Situmorang, saat menerima kunjungan inspiratif dari Pengurus Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (PERSADA.ID), Komisioner KPID dan sejumlah Kepala Dinas Kominfo Provinsi di Kanal Radio TV KPK Lantai VI Gedung KPK Jakarta. Selasa (27/8).

Insan penyiaran daerah harus berani mengungkapkan dan mengkritisi kebijakan pemerintah apabila dianggap salah dan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Jangan pernah berpikir pesan yang disampaikan tidak bermanfaat untuk orang lain. Dalam setiap pesan pasti ada yang menerima manfaat dan bisa menjadi modal utamanya meraih kesuksesan.” Jelas Saut Situmorang.

Dalam upaya mencegah tindakan korupsi, KPK membuka peluang kerjasama dengan LPPL, sebagai salah satu media yang efektif. “KPK kedepan bekerjasama dengan lembaga penyiaran di daerah agar setiap kunjungan pejabat atau komisioner KPK harus berkesempatan diwawancarai baik secara live atau tidak, ini bentuk penguatan KPK kepada LPPL untuk ambil bagian mencegah Korupsi,” ungkap Saut Situmorang.

Terkait hal tersebut, Komisioner KPID Sulbar Busrang Riandhy, menyambut baik langkah KPK menjadikan Radio dan TV Publik Lokal sebagai media sosialisasi pencegahan korupsi. “Kita mengapresiasi langkah yang akan dibangun PERSADA.ID dengan KPK, ini suatu inovasi dan langkah kreatif, tentu sebagai KPID akan mendorong itu dan mengingatkan lembaga penyiaran bukan hanya LPPL tetapi LPS serta Lembaga Penyiaran Komunitas agar ambil bagian dari program pencegahan korupsi demi kemajuan daerah,” jelas Busran Riandhy.

Urwa, Komisioner KPID Sulbar yang ikut dalam pertemuan di KPK dan RRI mengatakan, saat ini ditengah masyarakat kita, kurang kesadaran terhadap media, padahal betapa pentingnya kesadaran media yang kita miliki selama ini. “Jika tidak ada radio dirumah dan kantor, ada HP yang memiliki radio, sisa colok headset dan cari otomatis frekuensi diwilayah itu, maka informasi akan muncul,” jelasnya.

Ia mengharapkan, jangan takut, ketika sedikit banyaknya pendengar radio. Sebab, dari itu akan bermunculan SDM yang mampu menjaga  bangsa dan negara ini lewat berbagai inovasi baru.

(ADV. KPID Sulbar)

Bagikan

Pencarian Terkait

banner 728x90
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Insan Penyiaran Daerah Harus Berani Kritisi Kebijakan Pemerintah"