Mamuju, Katinting.com – Anggota DPRD Sulbar Rayu memastikan terbentuknya Pansus harga TBS kelapa sawit.
Hal tersebut dilakukan karena dia menilai perusahaan-perusaan sawit saat ini mengelola beberapa lahan petani telah ‘merampok’ uang rakyat.
Bahkan jika Pansus tersebut terbentuk dan tidak berhasil membuktikan pelanggaran perusahaan kelapa sawit dalam ‘merampok’ uang rakyat khususnya di Mamuju Utara (Matra) maka secara pribadi siap mundur dari jabatannya.
“Beberapa waktu lalu, kita sudah sepakati bahwa Ranperda Pansus kelapa sawit akan disahkan diparipurna perubahan namun entah mengapa Bappeda menghapus hal itu. Namun sudah ditanda tangani dan resmi Pansus berjalan mendesak, jika dalam perjalannya Pansus tidak bisa membuktikan perusahaan-perusaan telah merampok uang rakyat maka saya siap mundur dari DPRD ini,” tegas Rayu.
Rayu yang terpilih sebagai ketua Pansus, mengatakan penderitaan petani sawit dibawah naungan perusahaan-perusahaan sangatlah menjerit dan menderita bertahun-tahun.
Kita disini digedung yang sangat mewah sementara masyarakat kita petani sawit tidak mengenal hujan, panas dan malam memanen sawitnya untuk untuk anak dan istrinya, olehnya itu Pengesahaan Ranpeda Sawit ini sama pentingnga pengesahan perda APBD, imbuhnya. (Srf)
