Dianggap Program Tak Rasional, SDK : Hanya Bagi Mereka Yang Tak Mau Berbuat

Hinca di Deklarasi SDK-Kalma

Mamuju, Katinting.com – Calon Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menjelaskan titik rasional dari sederet program prioritas yang selama ini sering ia suarakan. Hal itu diungkapkannya sekaligus menjawab sejumlah tudingan yang menyebut program yang ia maksud mustahil untuk diwujudkan.

Saat menghadiri silaturrahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat di Mamuju, Rabu (25/01), SDK menegaskan, program prioritas yang selama
ini sering ia suarakan sesungguhnya sangat rasional untuk dilaksanakan. Ia menyebut, kekuatan APBD Sulawesi Barat masih cukup lega untuk mengakomodir program-programnya tersebut.

“Postur APBD kita sesungguhnya cukup untuk membiayai program tersebut. Persoalannya, selama ini pemerintah provinsi tidak memiliki keinginan untuk memberi keberpihakannya pada masyarakat. Yang anggap program itu tidak rasional, itu hanya berlaku bagi mereka yang tidak mau berbuat,” sebut SDK.

“Di Kabupaten Mamuju saja, dengan APBD yang terbilang sedikit, Pak Habsi dan Pak Irwan masih mampu menggratiskan seragam sekolah bagi siswa siswi. Masa di Provinsi hal itu tidak bisa dilakukan,” sambungnya.

Dijelaskan SDK, sebaran anggaran yang termaktub dalam APBD idealnya memberi keberpihakan bagi seluruh kepentingan masyarakat. Bukan hanya mengakomodir kepentingan segelintir pihak saja.

“Coba kita lihat, selama ini anggaran di biro umum di provinsi itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan porsi anggaran di dinas pertanian. Padahal sektor pertanian adalah tumpuan sebagian masyarakat kita di Sulbar, sementara biro umum hanya mengurusi segala kebutuhan Gubernur, Wakil Gubernur dan sejumlah pejabat pemerintahan lainnya. Ini yang harus kita perbaiki,” ungkap SDK.

Untuk diketahui, program prioritas yang sering disuarakan SDK diantaranya pemerataan anggaran infrastruktur Rp. 100 Milyar pertahun per kabupaten, penggratisan seragam sekolah bagi anak didik usia SMA sederajat, pemberian beasiswa, serta pembagian kartu BPJS ke masyarakat.

Belakangan, sejumlah pihak menganggap program yang sering diungkap SDK itu hanya sebatas janji manis tanpa bisa terealisasi. Pasalnya, postur anggaran di APBD Sulawesi Barat bakalan keteteran untuk mampu mengakomodir implikasi biaya dari program yang dimaksud.

“Itu hanya berlaku bagi mereka yang tidak mau berbuat bagi masyarakat. Saya sudah berpikir jauh untuk dapat mewjudkan program tersebut. Dan saya tegaskan, itu bisa kita lakukan. Mereka yang sering menganggap program kita tidak realistis, itu karena mereka tidak punya program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Jadi bisa mereka lakukan hanya mengkritisi program kita,” demikian SDK. (*)

banner 900x90
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.