Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Hadapi Tantangan Anggaran, Bapperida Sulbar Ajak Kabupaten Perkuat Inovasi RKPD 2027

Mamuju, Katinting.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus mendorong lahirnya inovasi pembangunan sebagai strategi menghadapi keterbatasan fiskal. Pendekatan tersebut dinilai menjadi solusi agar pembangunan tetap berjalan efektif, meski ruang anggaran daerah semakin terbatas.

Komitmen itu disampaikan Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M., saat membuka kegiatan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2027 yang dilaksanakan secara daring, Jumat (3/7/2026).

Menurut Amujib, tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah harus dijawab melalui strategi pembiayaan yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Ia menegaskan, pembangunan tidak selalu bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kemampuan pemerintah melahirkan kebijakan yang tepat sasaran.

“Dalam menyikapi kondisi keterbatasan fiskal, kita dituntut melakukan inovasi di dalam menyusun strategi pembiayaan,” kata Amujib.

Ia menjelaskan, penyusunan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2027 harus selaras dengan Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional serta Panca Daya yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.

Menurutnya, tema RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027, yakni Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Infrastruktur, Investasi, SDM, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Terintegrasi antara Pusat dan Daerah, menempatkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan.

“Program pusat, provinsi hingga kabupaten harus saling terhubung agar pembangunan berjalan efektif,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Amujib juga memperkenalkan delapan inovasi pembangunan berbasis regulasi yang dapat diterapkan dengan kebutuhan anggaran relatif kecil bahkan zero cost.

Delapan inovasi tersebut meliputi Gerakan Masyarakat Tamat SMA, ASN SMASH untuk penanganan stunting, kemiskinan ekstrem dan anak tidak sekolah, Gerakan 1 Berkah 1 Pohon, Waralabagendong UMKM, Posyandu Beribadah, Santunan Produktif berbasis BPJS Ketenagakerjaan, Program Muluskan Jalan Daerah melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, serta pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Barat.

Amujib menilai berbagai inovasi tersebut dapat menjadi solusi pembangunan yang murah, mudah diterapkan, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat tanpa harus membebani kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Mamuju, Budianto Muin, menjelaskan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2027 masih mengusung tema peningkatan daya saing daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Menurutnya, terdapat lima prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus pemerintah daerah, yakni penguatan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan BUMDes, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan layanan kesehatan, serta pembangunan masyarakat yang beradat, toleran, dan berkarakter.

“Tema pembangunan Tahun 2027 sesuai dengan RPJMD, yaitu memperkuat peningkatan daya saing daerah. Tema ini masih akan kami pertajam kembali dalam penyusunan prioritas pembangunan tahun 2027,” jelas Budianto.

Pada sesi teknis, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida Sulawesi Barat, Angga Tirta Wijaya, memberikan arahan mengenai penyusunan RKPD sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi antara RKPD dengan RPJMD serta sinkronisasi program prioritas nasional dan daerah.

Selanjutnya, tim evaluator Bapperida Sulawesi Barat menyampaikan berbagai rekomendasi penyempurnaan terhadap dokumen RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2027. Masukan tersebut mencakup target pertumbuhan ekonomi, penanganan stunting, pengembangan sektor pariwisata, perencanaan pendapatan daerah, hingga sinkronisasi dengan program strategis nasional.

Menutup kegiatan, Pemerintah Kabupaten Mamuju menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan dan berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi dalam proses penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2027.

Melalui fasilitasi tersebut, Bapperida Sulawesi Barat berharap dokumen RKPD Kabupaten Mamuju semakin berkualitas, selaras dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus mampu menjawab tantangan pembangunan melalui kebijakan yang inovatif, efektif, dan berkelanjutan. (*)

Share:

Redaksi

Media Informasi Rakyat