Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Bapperida Sulbar Ikut Kawal Koordinasi Keuangan Pusat-Daerah

Mamuju, Katinting.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat berperan aktif dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Keuangan Pusat dan Daerah (FKKPD) Periode Juli 2025. Pertemuan yang digelar di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Kamis (28/8) ini dihadiri Sekretaris Bapperida, Muh. Darwis Damir, mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana.

Dalam sambutannya, Darwis menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah integrasi laporan keuangan dan pembangunan lintas level pemerintahan. “FKKPD memberikan kontribusi laporan realisasi belanja dana transfer daerah yang dikelola Ditjen Perbendaharaan dengan laporan realisasi belanja daerah Provinsi Sulbar. Dengan begitu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sulbar, sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga,” jelas Darwis.

Darwis menegaskan bahwa Bapperida tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi sebagai kontributor aktif dalam menyampaikan masukan strategis. “Sebagai anggota forum, tentu Bapperida memberikan kontribusi masukan terkait masalah-masalah pembangunan, capaian pembangunan, dan pengendalian target-target pembangunan, baik program prioritas daerah maupun program strategis nasional,” tambahnya.

Forum ini membahas berbagai isu strategis, termasuk:
– Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang per 27 Agustus 2025 telah mencapai 59,44%
– Revitalisasi sekolah dan perubahan mekanisme pendanaannya
– Program makan bergizi gratis
– Ketahanan energi daerah

Sebagai tindak lanjut, forum juga membahas persiapan High Level Meeting FKKPD yang direncanakan berlangsung pada minggu kedua September 2025. Pertemuan ini akan menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam percepatan pembangunan daerah.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala KPPN Mamuju dan para Pejabat Dirjen Perbendaharaan Sulbar, menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah untuk mendukung pembangunan Sulawesi Barat yang berkelanjutan. (*)

 

Share:

Redaksi

Media Informasi Rakyat