Katinting.com, Bontang – Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik terus menjadi fokus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang. Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, menegaskan bahwa mekanisme kompensasi layanan kini menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap petugas bekerja sesuai standar operasional yang telah ditetapkan.
Ia mengatakan bahwa mekanisme kompensasi tersebut dihadirkan sebagai penegasan bahwa pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah tidak lagi sekadar memberikan layanan, tetapi juga menjamin hak masyarakat bila layanan yang diterima tidak sesuai standar.
“Ini soal kepercayaan. Transparansi harus nyata, bukan hanya slogan,” ujarnya. Minggu (16/11/2025).
Salah satu bentuk transparansi yang diberlakukan ialah pemberian kompensasi langsung bila masyarakat menunggu lebih dari 10 menit tanpa penjelasan dari petugas. Pemohon layanan berhak menerima permintaan maaf dan minuman sebagai tanda tanggung jawab.
“Petugas harus memberi informasi. Kalau diam, itu pelanggaran,” ungkap dia.
Tak hanya itu, pemohon juga berhak atas kompensasi bila waktu pelayanan tidak sesuai standar. Fasilitas yang diberikan mulai dari layanan prioritas tanpa antre hingga pemberian souvenir, sebagai wujud permohonan maaf dari lembaga. Kata dia, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah menghadirkan pelayanan yang tidak merugikan masyarakat.
“Kompensasi ini gambaran bahwa hak warga benar-benar dilindungi,” jelasnya.
Untuk menjaga akuntabilitas, setiap kejadian keterlambatan akan masuk dalam sistem evaluasi internal. DPMPTSP akan menelusuri penyebab, baik dari sisi teknis, administrasi, maupun kedisiplinan petugas. Evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan proses dan penguatan koordinasi antar petugas.
“Kami ingin semua masalah ditemukan akarnya, bukan hanya dipermukaan,” imbuhnya.
Ia bilang, transparansi pelayanan hanya dapat berjalan jika seluruh petugas disiplin dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, ia terus mengingatkan pegawai agar memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai proses layanan yang sedang berjalan.
“Jangan biarkan masyarakat menebak-nebak. Semua harus jelas sejak awal,” katanya.
Ia juga menilai bahwa sistem kompensasi memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa mereka memiliki hak penuh untuk mempertanyakan kualitas layanan yang diterima. Dengan demikian, masyarakat terdorong aktif mengawasi pelayanan publik.
“Dalam negara demokrasi, kontrol publik itu penting. Masyarakat harus berani menuntut haknya,” ujarnya.
Dengan regulasi kompensasi yang semakin tegas, DPMPTSP Bontang berharap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik terus meningkat. Aspiannur optimistis bahwa transparansi akan membuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat.
“Kalau kepercayaan terbangun, pelayanan akan semakin mudah dan cepat,” tutupnya. (Re)
