oleh

Ditkrimsus Polda Sulbar Garap Pelanggaran Telekomunikasi, Satu Orang ASN Guru di Mateng Terjerat Pidana Khusus

banner 728x90

 

Mateng, Katinting.com – Ditkrimsus Polda Sulbar saat ini sedang menggarap pelanggaran pendistribusian jaringan telekomunikasi tanpa isin sebagaimana tertuang dalam UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang tersangkanya salah seorang ASN berprofesi guru SD di Mamuju Tengah.

Penyelidikan terhadap pelanggaran pidana khusus ini memakan waktu cukup panjang, dimulai Agustus 2021, dilakukan oleh Tim dari Ditkrimsus Polda Sulbar, dipimpin oleh Kompol Abd Rahman S.Pd.I Jabatan Kasubdit 1 Indagsi Ditkrimsus Polda Sulbar dan AIPDA Fajar Abadi jabatan Ba.Subdit 1 Indagsi Ditkrimsus Polda Sulbar dan personil Subdit 1 Indagsi ditkrimsus Polda Sulba, dan akhir tahun sudah masuk fase penyidikan, dan saat ini sudah pelimpahan berkas tahap pertama ke Kejaksaan Tinggi Sulbar.

Kepada laman ini, penyidik Polda Sulbar dalam kasus ini, AIPDA Fajar Abadi, Senin (30/05), menuturkan bahwa tersangka dengan inisial AJ dalam Kasus ini, saat penyelidikan sudah dilakukan pembinaan, karena pihak kepolisian juga memahami bahwa kasus yang dihadapi oleh AJ ini, bukan sifatnya pidana umum, sebabnya tim saat itu, meminta AJ menghentikan aktivitasnya, untuk lebih awal melengkapi semua syarat dalam berusaha di bidang telekomunikasi.

“Namun tersangka AJ tak mengindahkan upaya pembinaan yang kami berikan, bersangkutan justru tetap beroperasi tanpa izin, karenanya, kami segera melakukan penyitaan dan menetapkan AJ sebagai tersangka penyalagunaan pendistribusian jaringan telekomunikasi tanpa izin”

Katanya, tersangka AJ ini menghadapi ancaman hukuman yang cukup berat, karena perubahan sanksi di UU 36 Tahun 1999, didasarkan pada sanksi yang diatur dalam UU Cipta Kerja Bidang Telekomunikasi, dimana sebelumnya di UU No.36 Tahun 1999 tersangka pada kasus seperti ini hanya diancam hukuman 6 tahun penjara dan atau denda Rp.600 juta.

“Tapi di UU Cipta Kerja Bidang Telekomunikasi, sanksinya naik menjadi 10 tahun penjara dan atau denda Rp.1,3 miliar, tentu ini lebih berat dari ancaman hukuman sebelumnya yang tertuang di UU No.36 Tahun 1999” kata Fajar.

Ia menambahkan bahwa saat ini tersangka sudah di tahap proses pelimpahan dari penyidik Polda Sulbar ke penuntut Kejati Sulbar, dan sudah berlangsung tahap pelimpahan tahap 1.

“Rencana dalam waktu dekat ini pelimpahan tahap 2 dari kami ke Kejati Sulbar” tutup Fajar.

(Fhatur Anjasmara)

Bagikan
banner 728x90

Komentar