Pasangkayu, Katinting.com – Setelah berpolemik mengenai izin PCR Swab di RS Pasangkayu, Sulawesi Barat, Kadis Kesehatan Pasangkayu, Samhari menjelaskan secara ekpsplisit.
Menurut dia, mungkin orang tidak mengerti bahwa pengurusan izin operasi laboratorium PCR sama seperti (segampang) IMB, padahal sangat jauh beda.
Karena, IOP (Izin Operasional) PCR itu diusulkan tim gabungan visitasi Provinsi Sulawesi Barat setelah alat dinyatakan berfungsi dengan baik.
Alat sudah diuji pada Januari lalu, dan semua berfungsi dengan baik. Pihaknya juga sudah menyurat ke provinsi dan berkordiansi dengan Balitbang Kemenkes RI.
“Iya, kami sudah berusaha untuk mempercepat pengurusan izin operasional laboratorium PCR sesuai dengan tupoksi kami,” jelas Samhari.
Saat ditemui di ruangannya, Senin, 31 Mei 2021, Samhari mengatakan pihaknya belum lama ini berkoordinasi dengan dinkes Provinsi Sulbar dan dijadwalkan Jumat turun ke Pasangkayu.
Terkait pernyataan Samhari yang mempertanyakan pengetahuan anggota DPRD soal izin PCR, Karma Yunus menyebut Samhari judes. Karena, sudah menyerang secara pribadi.
“Seharusnya, dia (Samhari) menjawab sesuai tupoksinya selaku kadis. Bukan menyerang pribadi,” sebut Karma.
Padahal kata Karma, ia berbicara sebagai anggota DPRD bukan pribadi. Sehingga ini dianggap menjatuhkan marwah lembaga.
Selama ini, lanjut Karma, kritik, saran dan pendapat DPRD itu bertujuan untuk perbaikan pelayanan. Karena, tugasnya sebagai wakil rakyat untuk mengontrol roda pemerintahaan
Mirwan, anggota Komisi I DPRD juga meyayangkan sikap kadis kesehatan. Sebab, apa yang disampaikan Karma Yunus bagian dari tugas DPRD.
Apalagi, kata Mirwan, DPRD itu memiliki fungsi kontrol. Sebagai anggota DPRD, tidak dituntut untuk mengetahui secara tekhnis terkait pekerjaan.
“Pernyataan Karma itu dijamin. Dan, itu bukan secara pribadi tapi lembaga,” jelas Mirwan.
Arham Bustaman
