banner 728x90

Dilaporkan dengan 40 Barang Bukti, Petahana Terancam Diskualifikasi

banner 728x90

Tim Hukum Tina-Ado saat melapor ke Bawaslu Mamuju. (Anhar)

Mamuju, Katinting.com – Petahana Pilkada Mamuju, Habsi Wahid dan Irwa SP Pababari dilaporkan ke Bawaslu Mamuju atas dugaan sejumlah pelangaan. Kamis (24/9).

Laporan tersebut dilayangkan oleh Tim Hukum pasangan Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas’ud (Tina-Ado) dengan membawa kardus, sebanyak 40 barang bukti.

“Hari ini kami datang ke Bawaslu Mamuju untuk melaporkan sengketa Pilkada, didasari atas keputusan KPU dalam hal ini penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju 2020,” kata, Anwar Ilyas, Kuasa Kukum Sutinah-Ado.

Menurutnya, Kami melihat, penetapan pasangan calon oleh KPU ada yang tidak benar karena pasangan calon petahana tidak memenuhi syarat. “Ada hal yang calon petahana langgar menurut undang-undang nomor 10 tahun 2016 pada pasal 71 ayat 2 dan 3, sanksinya ada di ayat 5,” jelasnya.

“Jika itu terbukti maka calon yang bersangkutan itu akan didiskualifikasi,” pungkasnya.

Pihaknya pun memiliki 40 bukti yang disetor ke Bawaslu untuk diverifikasi. Dan pihaknya sangat teliti dan hati-hati dalam mengajukan sengketa.

“Kami optimis sengketa yang kami ajukan hasilnya 100 persen dan petahana didiskualifikasi,” katanya.

Saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Rusdin, Ketua Bawaslu Mamuju mengungkapkan, pihaknya sudah menerima ajuan sengketa Pilkada dan pihaknya sementara melakukan verifikasi. “Jika hasilnya lengkap, maka kami akan terima dan dilanjutkan sesuai dengan peraturan Bawaslu,” sebutnya.

Rusdin juga mengungkapkan, jika masih ada perbaikan akan dilakukan perbaikan, namun jika tidak ada perbaikan, akan dilanjutkan dalam proses penyelesaian sengketa.

“Jadi tentu kami terlebih dahulu akan lakukan musyawarah tertutup, kemudian musyawarah terbuka. Dan proses penanganan menyelesaikan perkara ini kita dikasi waktu selama 12 hari,” ungkapnya.

Ditanya kemungkinan putusan Bawaslu untuk mendiskualifikasi, Ia menyampaikan semua tergantung proses dan nantinya jika ada putusan akan diserahkan ke KPU untuk melakukan eksekusi. “Jika ada lagi yang melakukan langkah hukum lainnya setelah putusan terbit, silahkan ke PTTUN. Kalau tidak puas di PTTUN, silahkan ke MA,” sebutnya.

Diketahui bahwa undang-undang nomor 10 tahun 2016 pada 71 ayat 2 yakni, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri dan ayat 3 yakni Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil.

Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Sementara sanksinya pada ayat 5 yakni dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota.

Tim Hukum Tina-Ado saat membawa barang bukti ke Bawaslu Mamuju. (Anhar)

(Anhar)

Bagikan

Pencarian Terkait

banner 728x90
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Dilaporkan dengan 40 Barang Bukti, Petahana Terancam Diskualifikasi"