Mateng, Katinting.com – Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Karossa, di buka oleh Sekertaris Kabupaten Mamuju Tengah Askary Anwar, pada Rabu (09/02).
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Mamuju Tengah Hasanuddin Sailong beserta beberapa anggota DPRD Mamuju Tengah, Ketua Bappeda Mamuju Tengah Litha Febriani, para asisten, sejumlah Kepala OPD, Camat Karossa, perwakilan TNI/Polri, stake holder terkait dikalangan para tokoh di Karossa.
Dikesempatan menyampaikan sambutan, Ketua Komisi I DPRD Mamuju Tengah Hasanuddin Sailong, menuturkan bahwa Musrenbang ini adalah ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan program pembangunan yang mereka butuhkan, di desa dan kecamatan, sehingga tentu semua yang diajukan dalam Musrenbang adalah program prioritas.
“Hanya saja, karena keterbatasan fiskal atau anggaran, sehingga tak semua usulan yang diajukan hanya sebagian yang dapat diwujudkan, tapi tidak berarti kita harus berhenti untuk mengajukan usulan program kita, karenanya, mari memanfaatkan Musrenbang untuk mengajukan usulan” tutur Hasanuddin.
Untuk itu, guna memaksimalkan agar semua program yang tumbuh dari bawah dapat terakomodir sebagian besar, maka dibutuhkan sinkronisasi program antara pemerintah mulai dari program di desa hingga kabupaten.
“Sebab kita juga dibatasi batasan wilayah kewenangan, misalnya ada program yang dapat dibiayai oleh desa melalui ADD APBN, ada yang bisa dibiayai oleh Pemkab melalui program di instansi teknis, untuk itu dibutuhkan sinkronisasi program” jelas Hasanuddin.
Sementara itu Sekkab Mamuju Tengah Askary Anwar, mengingatkan peserta Musrenbang, agar dalam perencanaan pembangunan, semua usulan yang diajukan, adalah program paling prioritas.
“Program paling prioritas itu sangat mudah takarannya, adalah yang paling berdaya manfaat luas dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tentu jika menggunakan takaran ini, tentu itu akan dipastikan dapat diterima di Musrenbang” jelas Akary
Kita harus punya strategi untuk menentukan program yang kita usulkan yaitu skala prioritas diatas prioritas, program yang menjadi wajib untuk dilaksanakan jangan membuat program lain sebelum program yang wajib itu tuntas, dan Desa itu harus inovatif dalam hal membuat program-program yang melibatkan masyarakat.
“Sebab ketika program itu berbasis masyarakat, maka dipastikan program itu adalah program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara luas” pungkas Askary.
(Fhatur Anjasmara)
