Katinting.com, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menggenjot upaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan daerah di tengah keterbatasan lahan dan air. Sektor tanaman pangan, terutama padi, menjadi fokus utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kutim untuk menjaga stabilitas pangan lokal.
Kepala DTPHP Kutim, Dyah Ratnaningrum, menjelaskan bahwa fokus utama di tahun 2025 adalah peningkatan produktivitas pertanian dari sisi intensitas tanam maupun hasil per hektare.
“Kalau dulu hasil panen padi rata-rata hanya 3,9 sampai 4 ton per hektare, sekarang sudah meningkat menjadi 5 hingga 7 ton per hektare, tergantung kondisi irigasi dan lahan,” ujar Dyah, Rabu (12/11/2025).
Dari total 2.638 hektare Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), produksi Gabah Kering Panen (GKP) Kutim kini mencapai sekitar 13.000 ton per tahun, setara dengan 7.500 ton beras giling. Namun, dengan jumlah penduduk sekitar 450.000 jiwa, kebutuhan beras Kutim mencapai 35.000 ton per tahun.
“Kita masih kekurangan sekitar 25.000 hingga 28.000 ton per tahun. Tapi semangat petani terus tumbuh, dan pemerintah berupaya memperluas areal tanam serta meningkatkan produktivitas,” jelasnya.
Salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan adalah kajian perluasan lahan pertanian padi. DTPHP bersama tim teknis mengidentifikasi potensi lahan baru, termasuk di wilayah yang berstatus kawasan khusus, seperti hutan lindung, taman nasional, dan lahan milik perusahaan perkebunan/pertambangan.
“Ada beberapa lokasi yang sebenarnya sangat potensial untuk pertanian, tapi masih berstatus kawasan khusus. Saat ini sedang dikaji oleh tim teknis dan akan dimohonkan kepada kementerian terkait untuk mendapat izin alih fungsi atau pemanfaatan terbatas,” terang Dyah.
Ia menegaskan seluruh proses dilakukan sesuai aturan tata ruang dan aspek lingkungan hidup untuk memastikan lahan yang diusulkan benar-benar produktif, aman, dan memberi manfaat ekonomi.
Selain masalah lahan, ketersediaan air dan jaringan irigasi menjadi faktor penentu. Dyah menyebut daerah irigasi seperti Kaubun, Kombeng, Long Mesangat, dan Miau Baru kini mampu menanam hingga tiga kali setahun, sementara wilayah tadah hujan masih terbatas dua kali tanam.
“Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum karena jaringan irigasi menjadi kunci utama. Air menentukan produktivitas,” ujarnya.
Dyah tetap optimistis bahwa dengan dukungan lintas sektor, pendampingan penyuluh, dan penerapan teknologi pertanian modern, Kutim dapat mengurangi ketergantungan beras dari luar daerah.
“Dengan kerja sama semua pihak, Kutim bisa menuju swasembada beras lokal dalam waktu dekat,” pungkasnya, menegaskan bahwa petani Kutim menanam harapan untuk masa depan daerah yang mandiri dan cukup pangan.(Adv)
