Rapat Sinkronisasi Data Antara Pansus LKPJ Bupati Dengan Bappeda Dan BPKAD Pasangkayu
Rapat Sinkronisasi Data Antara Pansus LKPJ Bupati Dengan Bappeda Dan BPKAD Pasangkayu
banner 728x90

Pasangkayu, Katinting.com – Merasa tertuding soal pernyataan pansus LKPJ Bupati Pasangkayu 2020, Bappeda kembali mengklarifikasi pemberitaan melalui akun media sosial. Sebab, dianggap berlebihan dan asal bunyi.

Sebelumya, Kamis, 22 April 2021, diberitakan dalam media ini soal temuan pada dokumen LKPJ Bupati Pasangkayu yang dianggap terdapat selisih hingga mencapai angka Rp15 miliar setelah pansus melakukan sinkroniasi data dengan sejumlah OPD dan camat.

Itu disampaikan Mirwan, anggota pansus LKPJ kepada media. Ia pun menyebut dokumen yang menelan dana lebih Rp58 juta tersebut rancu dan amburadul.

Lantas, kepala Bappeda Pasangkayu, Abidin langsung mengklarifikasi kepada media, Jumat, 23 April 2021. Ia mengakui, pihaknya lupa melakukan penginputan terhadap anggaran yang ada pada BPBD Pasangkayu untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 senilai sebesar Rp12 M lebih.

Pernyataan Abidin itu seakan mengkonfirmasi kebenaran terkait pernyataan Mirwan soal selisih angka tersebut.

Namun, dalam rapat lanjutan dengan pihak pansus, Jumat, 23 April di ruang aspirasi DPRD Pasangkayu, staf Bappeda, Syahril justru menyarankan pihak pansus agar tidak terlalu pagi memberikan pernyataan ke media soal selisih yang dimaksud.

Sebab tak terima saran itu, Mirwan langsung menyemprot staf Bappeda Pasangkayu tersebut. Pasalnya, ia menilai sarannya bukan pada tempatnya. Dan, dianggap sebagai intervensi terhadap pansus dan lembaga DPRD.

Kemudian, Minggu, 25 April 2021, melalui akun resminya, Bappeda Litbang Pasangkayu, lagi-lagi memberikan klarifikasi terkait pernyataan pansus soal dugaan kerancuan data.

Berikut postingan Bappeda Litbang Pasangkayu yang mendapat beragam komentat dari netizen.

“Sahabat Perencanaan, Menjawab tudingan salah satu oknum anggota Dprd Pasangkayu An. Pak Mirwan dari Partai Hanura di beberapa media terkait pembahasan Lkpj Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020 pada periode Bapak Ir. Agus Ambo Djiwa,MP dan Bapak H. Muhammad Saal , perlu kami luruskan itu sangat “berlebihan dan asal bunyi” yang menganggap dokumen tersebut amburadul, rancu dan foto copi. 

Perlu kami sampaikan bahwa lkpj itu disusun sesuai dengan regulasi PP Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan daerah. sepanjang regulasi ini tidak berubah maka format penyusunan dokumennya juga tetap sama. Apalagi bupati dan wakil bupati yang punya visi misi di RPJMD lima tahunan maka otomatis visi,misi,program kegiatannya dominan sama yang berubah biasanya hanya lokasi kegiatan, output, input outcome dan benefit saja. Kalau ini dianggap foto copi ia memang harus dicopi kembali karena memang Bupati dan wakil Bupatinya masih sama .

Terkait selisih data dan angka yang mendapat koreksian, sesuai regulasi dan tahapan yang dipahami biasanya dihitung dulu secara bersama oleh pansus DPRD dan TAPD lalu disepakati dan dituangkan kedalam berita acara rekomendasi untuk diperbaiki.Dan itulah fungsinya pembahasan dan kesepakatan bersama Bukan baru persepsi sendiri lalu disampaikan kemana mana. yang kami cek kembali koreksian yang dimaksud pada BAB 2 tabel 2.2 Halaman 21 (satu Halaman dari 299 halaman Dok.LKPJ).

Kami menyadari dokumen Lkpj ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu di karenakan tahun anggaran 2020 adalah tahun tersulit karena terjadi bencana pandemi virus Covid-19, sesuai dengan UU Nomor 2 tahun tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan instruksi mendagri nomor 1 tahun 2020 yang memerintahkan kepada pemda untuk melakukan recofusing atau perubahan anggaran. Hal ini dilakukan beberapa kali untuk menindaklanjuti regulasi tersebut. Pergeseran dan perubahan anggaran beberapa kali sangat memungkinkan terjadi selisih data dan angka,olehnya itu masukan konstruktif sangat diperlukan.  

sebagai mitra dalam pembahasan dan penyusunan anggaran daerah sudah semestinya saling menjaga etika komunikasi dan bersinergi agar apa yang dikerjakan bisa dirasakan dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan kami hanya meluruskan informasi biar tidak terjadi dugaan yang tidak2 di masyarakat dan terjadi kesalah pahaman 👏👏🙏”

Kemudian dalam kolom komentar, ketua pansus LKPJ Bupati Pasangkayu 2020, Saifuddin A Baso juga sempat memberikan komentar.

Berikut komentarnya,

“Sy sebagai ketua pansus LKPJ belum pernah menyampaikan pd teman teman wartawan tentang selisi 15 M dlm dokumen LKPJ krn masih sementara dlm proses pembahas dan ending terakhir nya nanti kita akan menyampaikan laporan  hasil pansus  di paripurna DPRD dan nanti di sd jelas dlm penyampain hasil pansus apakah Pimpinan DPRD dan anggota DPRD mengeluarkan Rekomendasi itu nanti pd penyampaian Paripurna sy harap jgnlah ini di jadikan sebagai polemik di masy. Krn pansus semenatra bekerja”.

Arham Bustaman

Bagikan
Deskripsi gambar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here