Mamasa, Katinting.com – Aktivis Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Mamasa menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa untuk bertanggung jawab dan memberikan penjelasan mengenai situasi keuangan daerah yang diduga kacau balau.
Ketua FPPI Mamasa, Yunaldi, menyatakan bahwa Pemda Mamasa belum memberikan penjelasan konkret mengenai kondisi keuangan daerah di tengah banyaknya persoalan yang dialami masyarakat Mamasa saat ini.
“Pemda perlu menjelaskan soal keadaan keuangan daerah, ini penting karena banyaknya persoalan di daerah hari ini,” ujar Yunaldi dalam sebuah wawancara, Kamis (1/8).
Yunaldi menjelaskan bahwa beberapa persoalan keuangan yang dialami Kabupaten Mamasa termasuk tidak terbayarnya Siltap Aparat Desa, anggaran Pilkada yang belum sepenuhnya dibayarkan, anggaran Bawaslu yang belum dibayarkan, serta sertifikasi guru yang sempat terhambat.
“Jangan sampai defisit keuangan Mamasa disebabkan oleh pengalihan anggaran demi kepentingan segelintir orang yang menggerogoti APBD Mamasa. Kita juga tidak ingin ada program-program siluman menyisip di postur APBD Mamasa,” ungkapnya.
Selain itu, Yunaldi menyebutkan bahwa Pemda belum memberikan penjelasan mengenai kepastian program-program Presiden Joko Widodo di Kabupaten Mamasa, seperti pembangunan RSUD dan pasar di Kabupaten Mamasa.
“Sejauh ini belum ada penjelasan Pemda tentang sejauh mana tindak lanjut janji Presiden Jokowi mulai dari RSUD dan pasar, bahkan lokasinya pun belum dipastikan berapa anggaran yang akan digelontorkan dan jika pihak swasta perlu diketahui apakah dicicil atau berapa nominalnya jika keseluruhan,” tambahnya.
Yunaldi juga mengkritisi kurangnya transparansi dalam pembangunan jalan Inpres di beberapa titik di wilayah Kabupaten Mamasa. Menurutnya, perhatian Presiden Jokowi terhadap daerah ini perlu diupdate, dan Pemda serta seluruh stakeholder di Mamasa harus serius menjemput perhatian tersebut.
(Saldi)
