Katinting.com, Bontang – Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menegaskan pentingnya validasi ketat terhadap data kemiskinan sebagai landasan utama penyusunan program pengentasan kemiskinan dan perencanaan pembangunan sosial ekonomi yang efektif.
Pemutakhiran data ditarget rampung pada 31 Agustus 2025, dan akan menjadi referensi resmi pemerintah kota untuk menyusun intervensi kebijakan yang lebih akurat.
“Setelah data final, saya akan serahkan ke Wali Kota. Data ini akan menjadi dasar dalam SK Wali Kota, lalu diserahkan ke kementerian untuk sinkronisasi dengan pusat. Data ini akan menjadi pegangan permanen kita,” ujarnya saat rapat koordinasi, Selasa (23/7/2025).
Menurutnya, selama ini akurasi data kerap menjadi persoalan mendasar. Banyak masyarakat tidak layak justru tercatat sebagai penerima bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan.
“Saya pernah minta data ke kementerian, tapi tidak diberikan. Jadi, kami kerja keras turun ke bawah menyusun data dari nol,” jelasnya.
Prosedur Validasi Berlapis
Agus menjelaskan, proses validasi dimulai dari tingkat RT sebagai ujung tombak yang paling mengetahui kondisi warganya. Data kemudian dilanjutkan ke kelurahan, kecamatan, hingga diverifikasi faktual oleh Dinas Sosial.
Seluruh proses akan dimonitor langsung oleh tim independen yang dibentuk oleh Wakil Wali Kota. Tim ini melibatkan aparat TNI, Polri, mahasiswa lokal, hingga Karang Taruna.
“Nanti kami ambil sampel 10 sampai 20 data dari setiap RT. Tujuannya untuk mengecek keabsahan, apakah data benar-benar sesuai kondisi lapangan,” tegasnya.
Melibatkan aparat, kata dia, menjadi langkah penting untuk menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan. “Kita tidak mau data dikasih karena faktor keluarga, kedekatan, atau tekanan sosial. Ini soal keadilan,” tandasnya.
Intervensi Pemerintah akan Disesuaikan
Setelah data tuntas diperbaiki dan disahkan melalui SK Wali Kota, Pemkot Bontang akan melakukan pemetaan kondisi ekonomi masyarakat dan menyusun intervensi berbasis data tersebut. Agus menyebutkan, program-program seperti bantuan sosial, pelatihan kerja, dan program pemberdayaan akan diarahkan berdasarkan temuan lapangan.
“Kita ingin menyelaraskan data dengan kondisi riil. Kalau datanya akurat, maka program pemerintah akan jauh lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyebut bahwa data ini penting untuk menentukan arah penyaluran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bontang.
“Nanti setelah datanya sah, kami akan panggil perusahaan. Kita petakan intervensi TJSL ke kelompok yang benar-benar membutuhkan,” terang dia.
Fokus pada Penanganan Ketenagakerjaan
Tak hanya fokus pada kemiskinan, Agus juga menyebut pemerintah tengah menyusun langkah konkret untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan. Pasca kontraksi ekonomi akibat ketergantungan pada sektor industri ekstraktif, tantangan menciptakan lapangan kerja menjadi semakin krusial.
“Kami sedang bangun kolaborasi lintas sektor. Dari dinas tenaga kerja, pelaku industri, lembaga pelatihan, hingga komunitas. Fokusnya pada pelatihan keterampilan, wirausaha baru, dan penguatan UMKM,” paparnya.
Dengan pendekatan berbasis data dan kolaboratif, Pemkot Bontang berharap dapat menekan angka kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal. (Re)
