Pasangkayu, Katinting.com – Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Saptanajaya, Kecamatan Duripoku, kembali menjadi sorotan. Proyek yang dianggarkan sebesar Rp2.732.800.000 pada tahun 2023 itu hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Ironisnya, pada tahun 2025 kembali dianggarkan sekitar Rp200 juta untuk perbaikan atau penyempurnaan pekerjaan, namun hasilnya belum juga terlihat.
Kondisi ini memicu keprihatinan dari berbagai pihak. Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun, proyek air bersih di Saptanajaya disebut mangkrak dan tidak berfungsi. Masyarakat setempat bahkan dikabarkan menolak serah terima proyek karena air tidak kunjung mengalir, sementara jaringan yang terpasang tidak memberikan manfaat .
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Minggu (1/3), disampaikan bahwa kondisi pekerjaan belum menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan saat monitoring sebelumnya. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR beberapa waktu lalu, dinas berjanji akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dan melakukan uji coba saringan air serta mengoperasikan sistem distribusi pada bulan ini. Namun hingga kini, belum ada pergerakan lanjutan yang terlihat di lapangan, dan belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaannya.
Menanggapi lambannya realisasi janji perbaikan, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasangkayu dari Partai NasDem, Robin Chandra Hidayat, yang merupakan perwakilan Daerah Pemilihan (Dapil) Sarudu, menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah harus menjadi tanggung jawab bersama.
Menurutnya, lembaga DPRD Kabupaten Pasangkayu dan insan pers harus bersinergi dalam mengawasi serta mempublikasikan setiap rupiah APBD yang dikeluarkan atas nama rakyat.
“DPRD dan pers harus satu baris! Awasi setiap rupiah APBD. Uang rakyat bukan untuk dihabiskan tanpa hasil,” tegas Robin.
Ia menekankan bahwa transparansi dan kontrol publik menjadi kunci agar tidak ada lagi proyek yang mangkrak atau tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Ia berharap kolaborasi antara DPRD dan media dapat memperkuat fungsi pengawasan, sekaligus memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar terealisasi di atas kertas.
Pernyataan ini sejalan dengan semangat yang dibangun dalam audiensi DPRD Pasangkayu dengan insan pers beberapa waktu lalu, di mana media disebut sebagai “CCTV pemerintah” yang harus mengawal jalannya pembangunan .
Secara umum, masyarakat Saptanajaya menyatakan akan terus melakukan pengawasan terhadap realisasi janji yang telah disampaikan dalam RDP, serta berharap agar pekerjaan tersebut segera diselesaikan sehingga anggaran yang telah dikucurkan benar-benar memberikan manfaat bagi warga. (Udi)
