Mamuju, Katinting.com — Untuk mendukung upaya terpadu penanganan stunting dan penyaluran bantuan sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri rapat persiapan peluncuran Pos Rujukan Penanganan Stunting serta penyerahan bantuan tunai bagi masyarakat Kabupaten Mamuju. Rapat koordinasi lintas sektor ini digelar di Kantor Dinas Kesehatan Sulbar pada Jumat (12/12).
BACA JUGA: Percepat Penurunan Stunting, Tim Pasti Padu Sulbar Matangkan Persiapan Pos Rujukan di RSUD Mamuju
Kehadiran Dinsos Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, yang mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur. Rapat bertujuan mematangkan strategi dan mekanisme kolaborasi agar program dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut dibahas berbagai aspek teknis, termasuk kesiapan Pos Rujukan Stunting, mekanisme layanan rujukan bagi keluarga berisiko, serta skema penyaluran bantuan tunai kepada masyarakat membutuhkan di Kabupaten Mamuju. Program ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempercepat penurunan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan.
Idham Halik menegaskan komitmen Dinsos Sulbar untuk mendukung penuh upaya pemerintah daerah melalui pendekatan perlindungan dan jaminan sosial.
“Dinsos siap bersinergi dengan seluruh perangkat daerah terkait untuk memastikan bantuan sosial, termasuk bantuan tunai, diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Program ini merupakan bagian penting dari upaya terpadu penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan,” ujar Idham.
Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat krusial agar intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat sesaat, tetapi mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Melalui rapat ini, diharapkan peluncuran Pos Rujukan Stunting dan penyerahan bantuan tunai di Kabupaten Mamuju dapat berjalan lancar, memberikan manfaat nyata, dan mendukung visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam hal pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. (*)
