Mamasa, Katinting.com – Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) membuka secara resmi Retret Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) Pemerintah Kabupaten Mamasa di halaman Kantor Kodim 1428 Mamasa, Jumat (21/11). Dalam amanatnya, Gubernur menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan komitmen mutlak yang tidak dapat ditawar.
BACA JUGA: Kunjerja Gubernur Sulbar di Mamasa: Dorong Akselerasi Pembangunan Daerah Strategis
Gubernur menyoroti tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Mamasa yang masih berada pada level rendah. Ia menekankan pentingnya perubahan pola kepemimpinan di tingkat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan perbaikan.
“Retret ini bertujuan memberikan pembekalan dalam memulai pengelolaan pemerintahan yang lebih baik. Kepuasan publik yang rendah terhadap pelayanan harus segera diperbaiki. Tujuan utama pemerintahan adalah menciptakan tata kelola yang bersih dan melayani,” tegas Gubernur Suhardi Duka.
Kehadiran Gubernur bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar menunjukkan dukungan penuh terhadap percepatan reformasi birokrasi di Mamasa. Gubernur mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten Mamasa yang menggagas kegiatan retret ini sebagai langkah strategis.
“Saya hadir langsung bersama Forkopimda untuk mendukung kegiatan ini. Ini patut diapresiasi karena menjadi dasar membangun pemerintahan yang lebih baik dan konsisten dalam reformasi birokrasi berkelanjutan,” tambahnya.
Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, dalam sambutannya menyatakan bahwa retret ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mamasa, khususnya dalam aspek tata kelola pemerintahan yang baik.
“Retret ini menjadi momen penting bagi 26 pimpinan OPD untuk membentuk karakter dasar kepemimpinan dalam mengelola masing-masing perangkat daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat reformasi birokrasi selama empat tahun ke depan,” jelas Bupati Welem.
Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sulbar beserta jajaran Forkopimda Provinsi yang turut memberikan materi pembekalan kepada peserta. Kegiatan yang diikuti 26 pejabat eselon II ini diharapkan menjadi titik awal pembenahan sistem pelayanan publik menuju birokrasi yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)
