Katinting.com, Sangatta – Ibarat kompas yang kembali dikalibrasi, Focus Group Discussion (FGD) Kajian Masterplan Pendidikan Kutai Timur 2026–2030 menjadi ruang penting untuk menata ulang arah pembangunan pendidikan daerah. Bertempat di Hotel Royal Victoria Sangatta pada Jumat (21/11/2025), kegiatan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur (Disdikbud Kutim) ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur Komisi D DPRD Kutim, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menegaskan bahwa penyusunan masterplan pendidikan harus sejalan dengan dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD hingga RPCMP Kampung Tenggara Timur. Ia menuturkan bahwa dari 50 program unggulan pemerintah daerah, 10 di antaranya berada di bawah tanggung jawab Disdikbud. Karena itu, masterplan wajib menjadi panduan terukur agar tujuan jangka panjang sektor pendidikan dapat dicapai secara sistematis.
“Masterplan ini kita inginkan selaras dengan pencapaian 15 SPM. Ini adalah standar minimal yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar Mulyono.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program pendidikan setidaknya ditopang oleh tiga indikator utama: pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan perangkat pendidikan, serta kemampuan mereplikasi program yang terbukti efektif. Ketiga indikator ini, menurutnya, tidak hanya memperkuat internal Disdikbud, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung visi-misi bupati yang tertuang dalam 50 program unggulan.
Pada kesempatan tersebut, Mulyono turut menyoroti pentingnya peran sektor swasta melalui kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR). Selama ini, beberapa perusahaan besar seperti PT KPC, PT GAM, dan PT ITX telah berkontribusi dalam berbagai bidang. Namun, ia berharap pola penyaluran CSR dapat lebih terarah dengan menyesuaikan kebutuhan pendidikan daerah.
“Silakan perusahaan mau ambil peran yang mana. CSR ini harus punya daya pengaruh besar untuk pencapaian program khususnya di bidang pendidikan,” ucapnya.
Mulyono juga menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD Kutim yang berkenan hadir meski kegiatan berlangsung di penghujung pekan. Ia menilai kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting, terlebih pada masa efisiensi anggaran, sehingga sinkronisasi program melalui pokok pikiran (pokir) DPRD dapat menguatkan capaian sektor pendidikan.
“Saya sangat berterima kasih. Kehadiran Bapak-Bapak DPRD memberi penghargaan dan penguatan bagi kami. Ke depan, komunikasi dan koordinasi akan kami aktifkan kembali agar program bisa saling mendukung,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa beberapa waktu lalu DPRD menyepakati untuk memaksimalkan dukungan pokir bagi sektor pendidikan. Menurut Mulyono, komitmen tersebut memberi energi positif bagi percepatan penyusunan masterplan sekaligus membuka peluang hadirnya program-program baru yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Rangkaian FGD yang melibatkan akademisi dari UMJ dan berbagai pemangku kepentingan ini diharapkan menghasilkan arah kebijakan yang menyeluruh, konkret, dan berkelanjutan. Dengan begitu, pendidikan Kutai Timur dapat berkembang lebih inklusif dan adaptif menghadapi tantangan tahun 2026–2030. (ADV).
