Mamuju, Katinting.com – Aksi demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (2/10), berhasil diterima dan mendapat respons dari Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulbar, Syamsul Samad. Aksi yang berlangsung di halaman Kantor DPRD Sulbar itu menyuarakan tujuh tuntutan strategis menyangkut persoalan mendasar di daerah.
Tujuh poin tuntutan tersebut adalah:
-
Penyelesaian konflik agraria dan sindikat mafia tanah.
-
Pemberantasan mafia Bahan Bakar Minyak (BBM).
-
Penataan masalah pertambangan dan pemerataan residu (hasil) pembangunan.
-
Perlindungan dan keberpihakan yang nyata terhadap pekerja.
-
Penguatan ekonomi daerah dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
-
Perbaikan regulasi dan produk hukum daerah.
-
Optimalisasi peran masyarakat sipil (civil society) dan HMI Badko Sulbar dalam pembangunan.
Menanggapi hal itu, Syamsul Samad menyampaikan apresiasi atas aspirasi kritis yang disampaikan. Ia juga meminta maaf karena aksi tersebut hanya bisa diterima oleh dirinya seorang. “Sebagian besar anggota dewan sedang melaksanakan kunjungan kerja ke luar daerah terkait pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Penyertaan Modal ke Bank Sulselbar,” jelasnya.
Meski demikian, Syamsul menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan. “Saya apresiasi terhadap aspirasi yang disampaikan, sekaligus memohon maaf sebab yang menerima kawan-kawan HMI hanya saya sendiri. Ini disebabkan padatnya jadwal kedewanan. Namun, saya akan teruskan seluruh tuntutan ini kepada pimpinan DPRD untuk dijadwalkan dalam rapat kerja khusus,” tegas Samad.
Rencananya, rapat kerja tersebut akan melibatkan seluruh komisi terkait serta ahli hukum untuk membahas tuntutan secara mendalam. Samad juga menekankan bahwa rapat harus dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD Sulbar agar menghasilkan keputusan yang representatif dan berkualitas.
Komitmen dewan ini disebut sejalan dengan misi Pemerintah Provinsi Sulbar yang dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. (*/Fhatur Anjasmara)
