Jakarta, Katinting.com — Sekretaris Direktur LKPPH DPN PERMAHI, Wahyullah Arif, mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru segera mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh, termasuk pelaksanaannya di Sulawesi Barat.
Wahyullah mengatakan pergantian pucuk pimpinan BGN harus dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola program, bukan sekadar pergantian administratif. Ia menyorot banyaknya laporan keluhan dari daerah yang memperlihatkan celah pengawasan dan potensi penyalahgunaan.
“Sekarang saatnya audit total. Laporan-laporan dari daerah, termasuk dugaan jual-beli titik dapur MBG di Sulawesi Barat, harus ditindaklanjuti dengan serius agar program ini tidak disalahgunakan untuk keuntungan pribadi,” ujar Wahyullah.
PERMAHI menuntut penyelidikan transparan terhadap dugaan jual-beli titik dapur dan setiap praktik lain yang berpotensi merugikan negara atau penerima manfaat. Mereka juga mendorong BGN untuk membuka data mitra dan mekanisme penunjukan pengelola dapur, sehingga publik dapat menilai apakah prosesnya adil dan akuntabel.
Selain itu PERMAHI meminta:
1. Pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan pengawas internal, akademisi, dan penegak hukum;
2. Penonaktifan sementara pihak yang diduga terlibat sampai proses klarifikasi selesai;
3. Akses pengaduan publik yang mudah dan aman;
4. Publikasi hasil audit secara terbuka.
Wahyullah menegaskan PERMAHI akan terus mengawasi MBG.
“Bersihkan tata kelola yang bermasalah dan tindak tegas setiap penyimpangan. MBG harus kembali menjadi instrumen untuk meningkatkan gizi dan masa depan anak-anak, bukan ladang untuk kepentingan pribadi,” tutupnya. (Fhatur Anjasmara)
