Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!

Pemprov Sulbar Dorong Pembangunan RS Vertikal untuk Layanan Jantung, Stroke, dan Urologi

Jakarta, Katinting.com – Pemprov Sulbar mengajukan usulan pembangunan Rumah Sakit Vertikal kepada Kementerian Kesehatan RI yang akan berfokus pada layanan jantung, stroke, dan urologi. Usulan ini dibahas dalam audiensi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, di Jakarta, Jumat (26/9).

BACA JUGA: Gubernur Sulbar Terima Sertifikat Eradikasi Frambusia untuk Kabupaten Polewali Mandar dan Pasangkayu

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur didampingi oleh Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Nursyamsi Rahim, serta Kepala Bidang Yankes, Kefarmasian, dan SDMK Darmawiyah.

Pembangunan RS Vertikal dinilai sangat mendesak mengingat tingginya kasus penyakit katastropik di Sulbar. Data BPJS Kesehatan tahun 2024 menunjukkan bahwa biaya penanganan penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal di Sulbar mencapai Rp 60,79 miliar. Selain itu, lebih dari 3.900 pasien harus dirujuk ke luar provinsi setiap tahunnya.

Sulbar juga masih mengalami kesenjangan layanan rujukan. Dari 16 rumah sakit yang ada, sebagian besar berkelas C dan D, dengan hanya satu rumah sakit kelas B. Kondisi ini memperkuat urgensi kehadiran RS Vertikal di Mamuju, yang direncanakan berdiri di atas lahan seluas ±5 hektare dengan layanan unggulan kardiovaskular, stroke, dan urologi.

Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa kehadiran RS Vertikal akan menjadi jawaban atas kesenjangan layanan kesehatan dan upaya mewujudkan visi Sulbar yang Maju dan Sejahtera.

“Pembangunan RS Vertigal Sulbar bukan lagi sekadar kebutuhan, tetapi sebuah urgensi strategis untuk menyelamatkan nyawa masyarakat. Dengan rumah sakit ini, masyarakat tidak lagi terbebani biaya besar dan risiko keterlambatan penanganan karena harus dirujuk ke luar daerah,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menambahkan bahwa kehadiran RS Vertikal di Mamuju diperkirakan dapat menurunkan angka rujukan keluar daerah hingga 50% dalam lima tahun pertama, memperkuat sistem rujukan regional, serta mendukung program nasional KJSU (Kardiovaskular, Jantung, Stroke, dan Urologi). (*)

Share:

Redaksi

Media Informasi Rakyat