Mamuju, Katinting.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan jawaban Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, atas sejumlah kritik dan saran fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026. Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD setempat, Kamis (11/09), menjadi tahapan krusial dalam menentukan arah anggaran tahun depan.
Dalam pemaparannya, Gubernur Suhardi Duka menyatakan kesiapannya untuk menjadikan semua masukan dari dewan sebagai bahan pertimbangan penting.
“Seluruh pandangan umum fraksi-fraksi akan kami tampung untuk penyempurnaan Raperda APBD 2026,” tegas Duka.
Ia berjanji anggaran yang disusun akan lebih berpihak pada kepentingan rakyat, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan perluasan akses layanan publik.
Rapat yang dihadiri seluruh pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran eksekutif ini, menguji tingkat keselarasan antara pemerintah daerah dan dewan. Kehadiran Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulbar, Murdanil, menandakan keseriusan birokrasi dalam mendukung proses legislasi ini.
Forum ini diharapkan tidak sekadar menjadi ritual prosedural, tetapi mampu memperkuat sinergi guna menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan.
Menutup rapat, Plt. Karo Pemkesra Murdanil menegaskan, “Melalui paripurna ini, kita meneguhkan komitmen bersama. Pengelolaan APBD harus menjadi instrumen nyata peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sinergi eksekutif dan legislatif adalah kunci pembangunan yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.” pungkas Murdanil (*/Fhatur Anjasmara)
