Katinting.com, Bontang – Seluruh fraksi di DPRD Kota Bontang menyatakan dukungan penuh terhadap penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dukungan tersebut dibarengi sejumlah catatan penting sebagai bahan evaluasi dan pelaksanaan yang lebih terarah.
Pernyataan sikap ini disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Bontang, Selasa (15/7/2025), melalui juru bicara Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Sumardi. Ia menyampaikan bahwa keenam fraksi menyepakati arah pembangunan lima tahun ke depan, meski sejumlah fraksi menggarisbawahi poin-poin yang dianggap krusial.
“Catatan dari tiap fraksi kami pandang sebagai masukan konstruktif untuk menyempurnakan implementasi RPJMD agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Fraksi PKB, misalnya, menyoroti lima poin penting. Mereka menekankan agar pelaksanaan program pembangunan tidak hanya berjalan normatif, tapi benar-benar tepat sasaran dan relevan dengan kondisi sosial-ekonomi warga Bontang.
Sementara itu, Fraksi Golkar dan Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADG) memberikan dukungan penuh tanpa catatan khusus. Mereka menilai dokumen RPJMD sudah cukup komprehensif untuk diterjemahkan dalam program kerja Pemerintah Kota.
Fraksi PDI Perjuangan hadir dengan delapan poin evaluatif. Salah satunya menyentil pentingnya sinkronisasi antarwilayah, proyeksi realistis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.
Fraksi Gerindra tak ketinggalan menyampaikan tiga catatan utama. Mereka mendorong agar RPJMD ini benar-benar berpijak pada visi-misi kepala daerah dan menjadi instrumen nyata menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
Fraksi PKS bersama Nasdem turut menyetujui penetapan RPJMD sebagai Perda. Mereka menambahkan delapan rekomendasi, mulai dari tata kelola pembangunan yang berkelanjutan hingga dorongan partisipasi lintas sektor, termasuk RT, tokoh masyarakat, pemuda, dan pelaku usaha lokal.
“RPJMD bukan hanya milik pemerintah. Semua pihak yang terlibat dalam pembangunan, termasuk RT, komunitas, hingga mitra swasta, perlu dilibatkan aktif sejak awal,” kata Sumardi menegaskan.
Menutup penyampaian laporan akhir fraksi, Sumardi menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara DPRD, Pansus, dan Pemerintah Kota Bontang dalam menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan.
“Semoga RPJMD ini benar-benar menjadi pijakan utama untuk menjawab tantangan pembangunan dan mewujudkan Bontang yang unggul dan berdaya saing,” pungkasnya. (Re)
