Mamuju, Katinting.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfopers) Sulawesi Barat (Sulbar) memastikan bahwa penyambungan jaringan intra ke gedung kantor Gubernur Sulbar yang baru berjalan lancar.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Program Prioritas Pemerintah Provinsi Sulbar dalam Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Percepatan Satu Data Sulbar Menuju Satu Data Indonesia.
Aptika Kominfo Sulbar, Muh Ridwan Djafar, secara langsung memantau proses tersebut, Senin, 18 Maret 2024.
Proyek pembangunan gedung Kantor Gubernur Sulbar yang baru telah selesai, termasuk penyediaan jaringan komunikasi internal yang mendukung konektivitas digital.
Muh. Ridwan Djafar, Kepala Bidang Aptika Dinas Kominfo Sulbar, menyatakan bahwa melalui bidang APTIKA, pihaknya bertanggung jawab atas penyambungan jaringan agar terhubung ke jaringan intra Pemprov Sulbar. Hal ini mencakup distribusi bandwidth internet dan koneksi aplikasi internal.
“Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan jaringan sebelum gedung kantor baru diresmikan,” kata Muh Ridwan.
Menurutnya, jaringan internal kantor gubernur merupakan tanggung jawab Diskominfopers yang berkoordinasi dengan Biro Umum, sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof. Zudan dan Sekprov Sulbar, Muh. Idris.
Muh. Ridwan Djafar juga menekankan bahwa pemantauan dilakukan untuk memastikan layanan internet segera dapat digunakan setelah penyambungan jaringan ke gedung kantor gubernur baru selesai.
“Topologi jaringan yang dibangun menggunakan konsep perkantoran modern untuk memudahkan perawatan, sementara akses internet dibagi dengan kantor OPD lain,” paparnya.
Selain itu, sinyal wifi yang terpancar dari 37 unit access point di setiap sudut ruangan kantor gubernur baru cukup baik dan stabil.
“Ini bertujuan agar personil pemprov dapat memanfaatkan internet langsung di kantor gubernur tanpa harus login berulang,” tambahnya.
Dengan demikian, Diskominfopers Sulbar menegaskan komitmennya dalam mendukung digitalisasi pemerintahan dan memastikan infrastruktur teknologi informasi yang handal untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas pemerintahan di Sulawesi Barat.
(*)
