banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Fraksi Karya Perjuangan Sejahtera (KPS) menyampaikan delapan point terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, dalam rapat paripuran yang digelar di gedung DPRD Mamuju, Selasa (26/9/23).

Delapan poin yang disampaikan Fraksi KPS itu pada saat membacakan padangan umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Ranperda APBD Perubahan 2023.

Fraksi Karya Perjuangan Sejahtera menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju yang digunakan dalam asumsi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,4490 pada tahun 2022 dan 3,1596 pada tahun 2022. Fraksi Karya Perjuangan Sejahtera mohon penjelasan dari sektor apa saja usaha yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif terhadap tumbuhnya perekonomian masyarakat di Kabupaten Mamuju.
  2. Proyeksi bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD 2023. PAD direncanakan bertambah sebesar Rp. 9.139.667.293 atau 9,0096, jelaskan!
  3. Seberapa pengaruhnya kebijakan Dana Alokasi Umum yang sudah ditentukan penggunaannya terhadap postur anggaran, Mohon dijelaskan!
  4. Dalam hal optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan pemetaan dan basis data sehingga mendapatkan data yang akurat dan terkini mengingat proyeksi retribusi daerah bertambah setelah perubahan sebesar Rp. 4.400.000.000,- dari Rp. 18.295.744.856 menjadi Rp. 22.695.744.856,-. Mohon dijelaskan!
  5. Ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat sangat besar, tentu hal itu akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah. Fraksi Karya Perjuangan Sejahtera memandang perlu adanya formulasi yang baik agar ketergantungan tersebut dapat diimbangi dengan PAD.
  6. Dalam APBD terdapat dana transfer, DAK, DAU dan dana bagi hasil, apakah hal itu dapat dipastikan ada kenaikan lebih dari yang direncanakan. Peningkatan pendapatan dari aset yang dipisahkan yang berada pada Badan Usaha Milik Daerah seperti PDAM Tirta Manakarra dan Bank Sulselbar semestinya harus ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut Fraksi Karya Perjuangan Sejahtera menanyakan upaya apa saja yang dilakukan BUMD tersebut untuk peningkatan PAD
  7. Mengingat makin dekatnya pelaksanaan PEMILU Tahun 2024, Fraksi Karya Perjuangan Sejahtera menanyakan bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam persiapan penyelenggaran Pemilu Tahun 2024. Jelaskan!
  8. Terkait pembangunan infrastrur pada jalan kabupaten masih menjadi persoalan penting untuk segera dibenahi khususnya dalam wilayah Kota Mamuju, Fraksi Karya Perjuangan Sejahtera meminta kepada pemerintah daerah agar jalan kabupaten tersebut dijadikan prioritas mengingat Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat.

(Advertorial)

Bagikan
Deskripsi gambar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here