Mamuju, Katinting.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menggelar e-learning bertema “Kebijakan Tata Kelola Persampahan di Provinsi Sulawesi Barat” secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (8/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman serta sinergi lintas sektor dalam menghadapi persoalan persampahan di Sulawesi Barat.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar, H. Arjanto, ST., MT., mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, M.M. Hadir sebagai narasumber, Arnianah Alwi, S.Si., M.Si., Kepala Bidang Wilayah II Pusdal Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur perangkat daerah dan instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat hadir perwakilan Bapperida, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sementara dari kabupaten se-Sulawesi Barat, kegiatan ini diikuti perwakilan Bapperida dan Dinas Lingkungan Hidup. Unsur vertikal Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Barat juga turut ambil bagian.
Dalam sambutannya, H. Arjanto menegaskan bahwa persoalan persampahan telah menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian dan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.
“Persoalan sampah bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kualitas hidup, dan keberlanjutan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini sejalan dengan Misi Ke-4 Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Menurut dia, pengelolaan sampah yang baik merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.
“Karena itu, penguatan kebijakan, infrastruktur, dan perubahan perilaku masyarakat harus berjalan secara bersamaan,” katanya.
Dalam paparannya, Arnianah Alwi mengungkapkan bahwa kondisi pengelolaan sampah di Sulawesi Barat masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Berdasarkan data yang disampaikan, timbulan sampah di Sulawesi Barat mencapai sekitar 727 ton per hari. Namun, yang berhasil dikelola baru sekitar 59 ton per hari atau 8 persen, sedangkan sisanya belum tertangani secara optimal.
Ia juga menyebut seluruh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Sulawesi Barat masih beroperasi dengan sistem open dumping, yang tidak lagi sesuai dengan regulasi pengelolaan sampah nasional. Bahkan, enam kabupaten telah menerima sanksi administratif terkait pengelolaan TPA.
“Kita membutuhkan perubahan sistemik dalam tata kelola persampahan, mulai dari pengurangan sampah di sumber, pemilahan sampah rumah tangga, penguatan TPS3R dan bank sampah, hingga perbaikan sistem pengelolaan TPA menuju controlled landfill dan sanitary landfill,” jelasnya.
Arnianah juga menekankan pentingnya penguatan anggaran, kelembagaan, serta edukasi masyarakat untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, turut dibahas sejumlah langkah strategis, di antaranya peningkatan alokasi anggaran pengelolaan sampah minimal 3 persen dari APBD, pemisahan fungsi regulator dan operator, penguatan program pengelolaan sampah berbasis desa, serta pembentukan bank sampah induk di setiap kabupaten.
Terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, M.M., menegaskan bahwa pengelolaan persampahan harus menjadi prioritas pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Menurut dia, penanganan sampah perlu dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Penanganan sampah perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pengurangan sampah dari sumbernya, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sistem pengangkutan dan pengelolaan TPA, serta dukungan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai. Untuk itu, Bapperida Sulawesi Barat akan terus mendorong penguatan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang mendukung kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Melalui kegiatan e-learning ini, Bapperida Sulawesi Barat berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung target pengelolaan sampah nasional serta mewujudkan Sulawesi Barat yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. (*/Fhatur Anjasmara)
