oleh

6 Tersangka, Ini Duduk Perkara Pengalihan Hak Pada Hutan Lindung di Desa Tadui

-Daerah-639 Dilihat
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Tersangka perkara tindak pidana korupsi pengalihan hak pada hutan negara dengan fungsi lindung di Desa Tadui Kabupaten Mamuju yang ditahan Kejati Sulbar bertambah tiga orang dan kini berjumlah enam orang.

Sebelumnya Kejati Sulbar menahan 3 orang, Wakil Ketua DPRD Mamuju Andi Dodi Hermawan (ADH), mantan Kades Tadui Saiful Bahri (SB) dan Mantan Kepala BPN Mamuju Hasanuddin (HN). Kemudian bertambah 3 orang tersangka Muhummad Iqbal (MI) adalah pegawai BPN Mamuju tahun 2017 yang sekarang ASN Kanwil Pertanahan, Muhammad Naim (MN) adalah pegawai BPN Mamuju tahun 2017 yang sekarang Kepala BPN Majene, sedangkan Muhlis Usman (MU) pegawai BPN Mamuju tahun 2017 dan saat ini sudah pension.

BACA JUGA : Lagi, Kejati Sulbar Tahan 3 Tersangka Terkait Pengalihan Hak Pada Hutan Lindung

Dalam rilis (1/8/2022) Kasi Penkum, Kejati Sulbar Sulbar, Amiruddin dijelaskan posisi perkara saat ini, sebagai berikut:

  • Bahwa pada tahun 2016, ADH membeli lahan dalam kawasan hutan lindung yang terletak di Desa Tadui dengan maksud akan membangun usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Atas permintaan ADH, Kepala Desa Tadui SB untuk menerbitkan sporadik yang statusnya dicantumkan sebagai tanah negara bebas, padahal diketahui lokasi tersebut adalah kawasan hutan.
  • Berdasarkan sporadik tersebut, ADH mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Kepala BPN Mamuju HN. Selanjutnya TIM A (Pemeriksa Tanah) tahun 2017 yang diangkat oleh HN ditugaskan untuk memberikan rekomendasi persyaratan diterbitkannya status kepemilikan, yang timnya beranggotakan MI, MN dan MU serta SB (tersangka sebelumnya). TIM A tidak melaksanakan tugasnya mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, apakah masuk dalam kawasan hutan atau tidak, padahal diketahui bahwa yang dapat menggugurkan permohonan untuk penerbitan sertifikat tanah adalah salah satunya merupakan kawasan hutan lindung.
  • Berdasarkan rekomendasi TIM A, Kepala BPN Mamuju HN menyetujui penerbitan status kepemilikan permohonan ADH, tanpa berkoordinasi atau meminta informasi dari Dinas Kehutanan atau instansi berwenang lainnya, dan selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2017, menerbitkan SHM No. 611 seluas 10.370 M2, atas nama IP (istri ADH)
  • Bahwa pada tahun 2019, diatas lahan SHM No. 611 tersebut, ADH membangun SPBU. ADH mendapatkan kepastian informasi tentang Kawasan hutan dari Notaris, namun ADH sampai saat ini tidak menggubris adanya pengeluaran luasan tersebut, SPBU tetap dibangun dan dikelola sampai saat ini, bahkan di atas lahan tersebut juga dibangun fasilitas penunjang seperti rumah makan dan bangunan yang kemudian disewakan sebagian lahannya untuk minimarket Indomaret.
  • Bahwa atas penguasaan tanah dalam kawasan hutan lindung tersebut, negara dirugikan senilai Rp. 2.817.137.263 (dua miliar delapan ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), serta ADH mengambil keuntungan yaitu berupa penguasaan lahan Kawasan hutan, harga sewa bangunan gedung untuk indomaret dan usaha rumah makan yang dibangun di atas lahan tersebut.

Adapun pasal yang disangkakan Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara, dan denda maksimal Rp 1 miliar.

BACA JUGA : Perkara Pengalihan Hak pada Hutan Lindung Desa Tadui di Limpahkan ke PN Mamuju

Sumber : Kasi Penkum Kejati Sulbar

Edit : Anhar

Bagikan

Komentar