Mamuju, Katinting.com — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, memimpin dua pertemuan koordinasi penting pada Kamis (25/6/2026). Kedua agenda menegaskan komitmen pemerintah provinsi memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Rapat penyiapan bahan Rakor KPK
Kegiatan pertama berlangsung di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, berupa rapat penyiapan bahan untuk Rapat Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Ali Chandra didampingi Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Syaharuddin, serta tim Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dari BPKAD Provinsi. Hadir pula kepala perangkat daerah terkait agenda pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Rapat ini merupakan lanjutan koordinasi antara Direktorat Korsup Wilayah IV KPK RI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Materi yang dibahas mencakup progres tindak lanjut temuan BPK RI, perkembangan proyek strategis daerah, kondisi keuangan dan APBD, progres sertifikasi aset, tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI), pokok-pokok pikiran DPRD, serta implementasi sistem merit.
“Kegiatan ini penting untuk memastikan perangkat daerah siap dengan data dan bahan yang komprehensif guna mendukung rapat koordinasi bersama KPK RI,” kata Mohammad Ali Chandra. Ia menegaskan BPKAD siap mendukung pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel.
Kunjungan koordinasi BPKAD Majene terkait BKK 2026
Agenda terpisah diisi dengan pertemuan antara BPKAD Provinsi Sulawesi Barat dan delegasi BPKAD Kabupaten Majene, membahas penganggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2026. Pertemuan digelar di Ruang Rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, dengan kehadiran Plt. Kepala Subbidang Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah I, Muhammad Apriady.
Pembahasan fokus pada mekanisme alokasi anggaran BKK, prioritas program yang akan didukung, serta kesesuaian perencanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diskusi konstruktif diarahkan untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Koordinasi ini bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Provinsi dan Kabupaten Majene dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus 2026,” ujar Ali Chandra. Ia menambahkan BPKAD Provinsi terbuka untuk pendampingan agar pengelolaan keuangan daerah akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Konteks kebijakan
Kedua inisiatif tersebut sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar. Dengan koordinasi lintas perangkat daerah yang lebih intens, diharapkan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan di Sulawesi Barat semakin terintegrasi dan berdampak nyata bagi masyarakat. (*/FA)
